REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sehari setelah disahkan, Senat AS mengubah pemikirannya soal pengesahan Justice Against Sponsors of Terrorism Act (UU Keadilan terhadap Pendukung Terorisme/JASTA). UU yang diterima dengan suara mayoritas itu kini diragukan.

"Saya memang berpikir UU ini harus didiskusikan lebih lanjut," kata Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell pada reporter.

Ia mengaku UU ini punya konsekuensi yang cukup besar. Ketua parlemen Paul Ryan juga mengatakan Kongres mungkin harus memperbaiki UU tersebut untuk melindungi pasukan. Ryan tidak memberi jangka waktu.

Namun Senator Republik, Bob Corker yang juga setua Komite Hubungan Luar Negeri enat mengatakan JASTA bisa dibahas pada sesi setelah 8 November. JASTA baru saja disahkan atas nama kepentingan keluarga korban 9/11.

UU ini memungkinkan keluarga korban untuk menuntut Arab Saudi yang dituduh terkait serangan tersebut. Namun, konsekuensi JASTA membuat AS pun rentan dituntut individu negara lain.

Keluarga korban 11 September itu secara intens melobi agar parlemen meloloskan RUU JASTA. "Kita harus mengerti lingkungan politik saat ini dan tetap dukungan keluarga korban 9/11," kata mantan Duta besar AS untuk Saudi, Robert Jordan.

Arab Saudi adalah sekutu dekat dan salah satu yang tertua di Timur Tengah. Kerajaan telah melayangkan kecamannya terhadap UU tersebut. "Erosi imunitas kedaulatan ini akan memberi imbas negatif pada semua negara, termasuk AS," kata pernyataan kerajaan dikutip SPA.

Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest mengejek para pembuat kebijakan itu setelah mereka 'galau'. Mereka berubah dalam beberapa menit setelah dengan gagah menolak veto Presiden Barack Obama terhadap RUU.

"Saya pikir ini penyesalan yang sangat cepat," kata Earnest. Kini mereka beramai-ramai mencari pembelaan. Corker menyalahkan Obama yang tidak memiliki banyak waktu untuk konsultasi.

Ia mengatakan telah mencoba berkompromi dengan Gedung Putih. Namun pemerintahan Obama menolak pertemuan. Senator Demokrat Chuck Schumer yang vokal soal JASTA mengatakan ia terbuka untuk meninjau ulang kembali UU.

"Saya akan melihat proposal yang mereka buat dengan tidak melukai keluarga korban," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika