REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Penolakan yang dilakukan oleh warga Kolombia terhadap perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan pemberontakan FARC membuat perjanjian damai tersebut sedikit kacau.

Rencana Pemerintah Kolombia dan FARC mengakhiri konflik selama 52 tahun jadi kacau akibat hasil referendum yang mayoritas menolak perdamaian.

Berdasarkan data dari CNN, disebutkan dari total pemilih 6.430.708 saat referendum, sebanyak 50,22 persen menolak perjanjian damai dengan FARC. Sedangkan 49,78 persen menerima perjanjian damai dengan FARC. Pemilih yang menolak menang tipis daripada pemilih yang menerima.

Semua negosiasi damai saat ini hanya tergantung kepada keputusan FARC. Apakah FARC mau menerima sanksi yang lebih keras atau tidak. Sebab rakyat Kolombia merasa lebih baik anggota FARC diberi sanksi keras daripada berdamai dengan mereka. FARC dinilai sudah banyak melakukan pembunuhan dan teror kepada rakyat Kolombia selama ini.

Para pemilih yang memilih menolak berdamai dengan FARC saat referendum berharap kalau mereka mendapat perlakuan yang adil. Mereka menilai selama ini FARC sudah melakukan kejahatan sehingga harus diadili bukan malah dimaafkan begitu saja.

Mereka ingin uang dari penjualan narkoba yang dilakukan anggota FARC disita dan diserahkan kepada pemerintah. Anggota FARC juga  harus dipenjara akibat berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu mereka juga harus bertarung melalui kotak suara saat pemilu daripada langsung diberikan 10 kursi di Kongres Kolombia.

Baca juga, Pemberontak FARC akan Hapus Tentara Anak.

Menurut rakyat Kolombia, terlalu enak bagi FARC jika mereka dibebaskan dari hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan. Apalagi langsung dijamin mendapat kursi di konggres.

Saat dilakukan referendum, baik Presiden Kolombia Juan Manuel Santos maupun Komandan FARC Rodrigo Londono yang dikenal sebagai Timochenko menunjukkan muka berani di hadapan publik.n dyah ratna meta novia/reuters

Ikuti Whatsapp Channel Republika