REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Pemerintah Kolombia akan melanjutkan perundingan dengan kelompok oposisi FARC. Hal ini dilakukan untuk menyusun kembali kesepakatan damai yang ditolak dalam referendum pada Ahad (2/10).

Kedua belah pihak melakukan pembicaraan di Ibu Kota Kuba, Havana. Pemerintah Kolombia yang dipimpin oleh Juan Manuel Santos mengatakan berupaya menghidupkan kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang terjadi di negara itu selama lebih dari 50 tahun.

Referendum yang digelar memberi hasil 50,2 persen warga Kolombia menolak kesepatan damai pemerintah dan FARC. Salah satu pihak yang menentang perjanjian tersebut adalah mantan presiden Alvaro Uribe. Mereka mengatakan tidak ingin para pemberontak mendapat kursi di kongres, serta beberapa pemimpin kelompok itu yang dinyatakan kebal dari hukum.

Dalam rencana menghidupkan kembali kesepakatan damai tersebut, Presiden Santos juga berencana bertemu dengan Uribe. Selain itu, pertemuan juga dilakukan bersama dengan beberapa mantan presiden Kolombia lainnya, seperti Andres Pastrana.

Pemimpin FARC Rodrigo Londono mengatakan siap untuk tetap mematuhi perjanjian yang dicapai dalam kesepakatan dengan Pemerintah Kolombia. Ia juga menyatakan siap memperbaiki isi kesepakatan akibat penolakan warga di negara itu dan menekankan hasil referendum bukan mengartikan perdamaian telah hilang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika