REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al Assad akan memberi amnesti kepada para kelompok oposisi yang bersembunyi di Aleppo. Seluruh anggota kelompok dan keluarga mereka dapat keluar dari salah satu kota terbesar di negara itu dengan aman jika menyerah.
Tawaran amnesti itu dikeluarkan setelah pasukan pemerintah meluncurkan serangan bom secara intensif selama dua pekan terakhir. Ratusan orang di wilayah timur Aleppo yang dikuasai oleh oposisi telah tewas dan banyak warga terperangkap di dalamnya.
Kelompok oposisi yang berada di wilayah Suriah lainnya juga telah menerima tawaran serupa dari Assad. Seperti di Daraya, wilayah pinggir Damaskus yang dalam beberapa bulan terakhir berada dalam pengepungan pasukan pemerintah. Mereka menyerah pada Agustus lalu.
Namun, pasukan oposisi di Aleppo mengatakan tidak berencana melakukan evakuasi. Mereka juga mengecam tawaran amnesti, yang dinilai adalah penipuan dari Assad.
"Tidak mungkin kelompok oposisi meninggalkan Aleppo karena ini hanyalah trik atau tipuan dari rezim pemerintah. Tidak seperti wilayah lainnya, kota ini tak mungkin diserahkan," ujar seorang pejabat kelompok Fastaqim, Zakaria Malahifji, Jumat (7/10).
Amerika Serikat (AS), sebagai pihak yang mendukung oposisi juga mencurigai tawaran rezim Assad tersebut. Hal ini disampikan oleh juru bicara Gedung Putih Jish Earnest yang mengatakan ada motif lain di balik amnesti.
Baca juga, Surat Dokter Aleppo ke Obama yang Menyentuh Hati.
"Bagaimana mereka dapat menunjukkan tawaran amnesti setelah membuat banyak korban sipil berjatuhan dengan serangan," ujar Earnest.
Pemerintah Suriah pada Rabu (5/10) lalu mengumumkan telah mengurangi intensitas serangan udara dan penembakan dari darat. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan warga yang terkepung melarikan diri, termasuk kelompok oposisi.
"Semua orang yang tidak mengambil keuntungan apapun dari kesempatan ini diharapkan meletakkan senjata mereka atau harus menghadapi situasi yang tidak diinginkan," jelas pernyataan Pemerintah Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika