REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kandidat presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump dan timnya terus berjuang untuk memenangkan kursi kepresidenan meskipun banyak yang mengecam soal mencuatnya video perkataan mesumnya terhadap wanita.
Trump dijadwalkan akan bertemu dalam debat calon presiden kedua dengan lawannya kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillay Clinton. Meskipun meminta maaf kepada publik atas perkataan mesumnya, Trump tetap menyerang Clinton.
"Bill Clinton melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Namun Hillary Clinton justru mendukung Clinton dengan menghina, menyerang, dan mempermalukan korban pelecehan seksual suaminya," katanya, Senin, (10/10).
Penasehat Politik Trump, Rudy Giuliani mengatakan, Trump mungkin akan memunculkan kembali kasus Bill Clinton, suami Hillary Clinton yang pernah melakukan pelecehan seksual. Ada kemungkinan Hillary punya peran dalam mendiskreditkan perempuan yang mengaku dilecehkan oleh suaminya secara seksual.
Akibat video perkataan mesumnya tersebar, sebanyak 33 anggota Partai Republik termasuk senator, anggota Konggres, dan gubernur mencabut dukungannya terhadap Trump. Sejumlah anggota Partai Republika juga meminta agar Trump segera mundur dari pencapresan.
Baca juga, Rekaman Pembicaran Mesum Mencuat, Trump Tamat?
Senator Utah, Mike Lee mengatakan, seharusnya Partai Republik segera mencari kandidat presiden lain untuk menggantikan Trump. "Masih ada kandidat lain yang lebih mampu dan lebih pantas jadi presiden, masih ada waktu," katanya, Senin, (10/10).
Seperti dilansir BBC, setelah video perkataan mesumnya beredar, diadakan survei untuk mengetahui seberapa besar pengaruh video itu terhadap pemilih. Menurut survei yang dilakukan Politico/Morning Consult, sebanyak 74 persen pendukung Partai Republik menyatakan, mereka akan tetap mendukung Trump.
Mantan Walikota New York Giuliani mengatakan, Trump tak akan ragu menyebut Clinton sebagai kriminal. "Namun kenyataanya memang begitu, jadi tak perlu melempar batu sebab kedua pihak sama-sama punya dosa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika