REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean Marc Ayrault mengatakan akan meminta mahkamah internasional melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Suriah. Hal ini khususnya mengacu pada tindakan Rusia, sebagai sekutu Presiden Suriah Bashar Al Assad yang membantu menyerang oposisi.

Rusia memberi dukungan pada pasukan Pemerintah Suriah untuk menumpas kelompok oposisi di wilayah timur Aleppo. Namun, banyak negara Barat berpendapat serangan yang dilakukan membuat warga sipil di salah satu kota terbesar negara Timur Tengah itu berjatuhan.

"Kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan Rusia, yaitu membombardir Aleppo. Prancis akan terus berkomitmen menyelamatkan penduduk di kota itu," ujar Ayrault, Senin (10/10).

Sebelumnya, ia juga mengatakan Presiden Prancis Francois Hollande hendak meninjau situasi di Suriah terlebih dahulu sebelum memutuskan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin negara dijadwalkan untuk bertemu dalam kunjungan Putin di Paris pada 19 Oktober.

"Jika Presiden Hollande akhirnya memutuskan untuk bertemu, maka ini bukan hanya berbicara tentang kerja sama perdagangan yang membosankan," kata Ayrault.

Pernyataan Prancis datang setelah Rusia memberi kritik keras terhadap resolusi PBB atas Suriah. Negara federasi tersebut menilai rancangan resolusi dari Prancis telah dipolitisasi dan melihat hanya pada satu sisi.

Dengan demikian, rancangan resolusi yang nantinya dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB itu justru dapat membantu teroris di Aleppo. Mereka, mendapat keuntungan karena terlindung dari serangan udara.

"Nampaknya upaya eksplisit telah dibuat dengan melarang penerbangan ke wilayah Aleppo yang melindungi kelompok teroris seperti Jabhat Al Nusra dan organisasi militan terkait lainnya," ujar pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir Aljazirah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika