REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan di Yaman. Seruan itu untuk mengakhiri kekerasan antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan Pemerintah Yaman yang didukung negara-negara Teluk.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan jika kedua belah pihak menerima usulan gencatan senjata, maka PBB akan mengirim utusan khusus Ismail Ould Cheikh Ahmed. Ia akan bekerja memberikan rincian proses gencatan senjata dan mengumumkan kapan dan bagaimana gencatan senjata tersebut akan berlaku.

"Ini waktu yang tepat untuk menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan kemudian pindah ke meja perundingan. Gencatan senjata bisa dilakukan secepat mungkin, Senin atau Selasa," kata Kerry.

Ismail sebagai utusan khusus PBB mengatakan ia telah melakukan kontak dengan negosiator Houthi dan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Dia berharap rencana gencatan senjata bisa lebih jelas dilakukan beberapa hari mendatang.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan konflik Yaman menimbulkan kekhawatiran internasional. Menurutnya, dunia tidak bisa menerima melihat banyaknya warga sipil yang tewas akibat perang.

"Harus ada gencatan senjata dan PBB harus memimpin jalan dalam menyerukan gencatan senjata itu," ungkapnya.

Seruan kedua negara disampaikan dalam pertemuan di London pada Ahad (16/10), dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir dan pejabat senior Uni Emirat Arab.

Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah mendapatkan kritikan keras setelah melakukan serangan udara di sebuah pemakaman di ibukota Sanaa beberapa hari lalu. PBB memperkirakan 140 orang tewas, sedangkan Houthi menyebut ada 82 orang yang tewas.

Insiden lainnya yang terjadi adalah tiga kali serangan rudal terhadap kapal perang AS yang sedang berpatroli di Laut Merah. Rudal diluncurkan dari pantai Yaman, namun gagal menyasar kapal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika