REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyampaikan, pemerintah masih terus menggalang dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020.
"Untuk proses pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, selama ini kita terus melakukan penggalangan dukungan," kata Hasan Kleib saat ditemui usai acara pembukaan Seminar Peringatan 71 Tahun PBB di Jakarta, Senin.
Menurut Hasan, sejauh ini ada tiga jenis dukungan yang didapatkan Indonesia untuk pencalonan di DK PBB, salah satunya dukungan yang bersifat unilateral yang datang dari beberapa negara.
"Pertama, ada dukungan yang bersifat unilateral, di mana suatu negara langsung mendukung Indonesia tanpa ada syarat timbal balik," ujar dia.
Kedua, lanjut Hasan, dukungan yang bersifat timbal balik yakni Indonesia akan mendukung suatu negara untuk mendapatkan posisi yang diinginkan di suatu badan internasional. Sebaliknya negara tersebut akan mendukung Indonesia untuk pencalonan anggota tidak tetap DK PBB.
Dia menambahkan, jenis dukungan lainnya adalah secara lisan yang telah disampaikan oleh pemerintah beberapa negara, baik dalam pertemuan bilateral maupun pada forum regional dan multilateral.
"Yang sedang kita usahakan adalah meminta negara-negara yang telah mendukung secara lisan itu untuk membuat dukungan secara tertulis. Ya sudah ada cukup banyak negara yang menyatakan dukungan secara lisan," ungkap Hasan.
Baca juga, Saudi Gugat Iran di Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 23 September 2016 secara resmi meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. "Indonesia negara yang memiliki syarat-syarat utama untuk terpilih dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, dan Indonesia siap untuk itu," kata Menlu Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
