REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) merilis keterangan yang menyebutkan 1.010.000 pejabat Cina telah diinvestigasi karena korupsi dari 2013 hingga September 2016. Para pengamat politik mengatakan, kampanye antikorupsi merupakan kunci politik bagi partai untuk menjaga kepemimpinan partai agar tak pernah dipertanyakan.
Delapan pejabat korup di level kementerian atau ke atas dihukum selama 20 hari oleh Partai Komunis Cina (CPC). Hukuman ini diberikan kepada dua pejabat dari Provinsi Shanxi, mantan sekjen Komite Shanxi CPC, Nie Chunyu, mantan anggota standing komite dan Komite Shanxi CPC, Bai Yun. Sejak 2012, sebanyak 34 pejabat sekelas menteri telah dihukum karena korupsi.
Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, partai telah memberikan kewenangan penuh kepada CCDI untuk melakukan investigasi terhadap berbagai kasus korupsi yang dilakukan para pejabat. "Ini dilakukan untuk mengejar para pelaku korupsi yang melarikan diri. Selain itu juga untuk mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri," katanya.
Seperti dilansir Global Times, Senin (24/10), Kementerian Keamanan Publik menyatakan, terdapat 409 koruptor buronan melarikan diri ke luar negeri selama diberlakukan operasi Fox Hunt (Perburuan Rubah). Dari 409 buronan tersebut, 15 orang merupakan buronan yang paling dicari.
Saat ini, semakin banyak pejabat korup yang melakukan transfer asetnya ke luar negeri sebelum melarikan diri. Operasi Fox Hunt dilakukan untuk mengejar mereka.
Bahkan Cina juga melakukan operasi dengan nama kode Sky Net untuk mengejar para koruptor yang melarikan diri. Sky Net dalam operasinya melibatkan Pemerintah Cina, Partai Komunis, penegak hukum, bank sentral, dan para diplomat.
Pengamat Politik dari Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences, Zhi Zenfeng mengatakan, kampanye antikorupsi akan terus dilakukan, sebab ini merupakan pencapaian politik Partai Komunis. "Kampanya antikorupsi akan dilakukan terus karena masih banyak pejabat korup yang tersembunyi dan masih banyak rakyat Cina yang tak puas dengan kampanye tersebut," ucapnya.
Dibandingkan dengan pejabat korup kelas 'macan', ujar Zhi, kebanyakan rakyat Cina lebih terganggu dengan pejabat korup kelas 'lalat' yang biasanya merupakan pejabat korup pemerintah lokal. Namun, saat ini Partai Komunis akan menerapkan sistem supervisi di seluruh level.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
