REPUBLIKA.CO.ID, PORT MORESBY -- Pemimpin Oposisi Papua Nugini (PNG) Don Polye menyatakan negara itu harus membatalkan rencana pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation Summit (APEC) 2018 karena tidak mampu menyelenggarakannya.

PNG telah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah APEC sejak tiga tahun terakhir. Diperkirakan kegiatan itu akan menelan biaya sebesar 240 juta dolar AS (sekitar Rp 2,4 triliun). Menurut Don Polye, sangat bijaksana jika pemerintah membatalkan kegiatan itu dengan pertimbangan persoalan kesulitan keuangan yang kini dialami negara itu.

"Perdana Menteri Peter O'Neill dan pemerintahannya harus menyingkirkan masalah harga dirinya dan membatalkan jadi tuan rumah. Ekonomi kita sedang krisis. Melaksanakannya hanya akan memperburuk situasi ekonomi yang terkait ketersediaan arus kas saat ini. Sebab kegiatan itu tidak hanya akan menelan biaya 600 juta kina seperti disampaikan melainkan lebih dari itu mencapai miliaran kina," ujarnya.

Dia mendesak PM dan Menteri Kegiatan Nasional (Minister for National Events) untuk menyusun daftar manfaat yang akan diperoleh negera ini jika menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. "Anak-anak kita, kaum wanita dan warga lainnya menderita karena kurangnya layanan mendasar seperti obat-obatan di pusat kesehatan. Sekolah-sekolah ditutup karena kurangnya pendanaan," kata Poyle.

Kegiatan Pacific Games, kata Poyle, seharusnya menjadi pelajaran agar tidak mengulangi salah kelola ekonomi dengan menyebut biaya infrastruktur waktu itu sangat tinggi. "Kebanyakan infrastruktur untuk kegiatan itu sampai kini belum selesai. Dan itu tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dari pendanaan yang ditanamkan di situ," katanya.

PNG mengalami penurunan tajam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara tahun lalu, dan kini bersiap melakukan pemangkasan belanja negara. Namun pemerintah menyatakan dengan menjadi tuan rumah APEC akan memberi manfaat bagi pembangunan negara itu serta reputasi internasional PNG.

Ikuti Whatsapp Channel Republika