Ould Cheikh Ahmed mengatakan penolakan DK PBB menunjukkan elite politik Yaman belum mampu mengatasi perbedaan dan mengedepankan kepentingan nasional di atas keinginan pribadi. Koalisi negara pimpinan Arab Saudi telah berperang melawan pemberontak Houthi yang setia terhadap mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh sejak Maret 2015.

 

Pasukan gabungan itu ingin memulihkan kekuasaan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui komunitas internasional.

Rencana perdamaian PBB akan mengesampingkan Hadi yang saat ini mengasingkan diri di Riyadh. Tokoh lebih netral akan dipilih untuk memimpin Yaman.

 

"Ini adalah tanggung jawab pihak terkait untuk mengedepankan perdamaian, dibandingkan agenda kelompok tertentu," kata Ould Cheikh Ahmed.

 

Ia akan memulai perundingan dengan pihak terkait walaupun rencana perdamaian itu secara tak resmi ditolak. Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft yang berbicara di depan 15 anggota DK PBB, akan menyusun rancangan resolusi damai yang mendesak tiap pihak untuk berunding sesuai arahan rencana perdamaian terkait. Ia juga mendesak tiap pihak agar segera melakukan gencatan senjata.

 

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power menilai rencana PBB itu cukup kredibel dan seimbang. "Cetak biru tersebut dapat menjadi dasar perundingan. Rancangan itu bukan permohonan yang harus ditolak atau diterima. Saat ini waktunya tiap pihak yang berkonflik menghentikan perang atau menambahkan syarat baru dalam perundingan damai. Seluruh pihak mesti terlibat mewujudkan rencana utusan PBB tersebut," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika