REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Departemen Keuangan Inggris akan meningkatkan upaya pertahanan keamanan siber dengan mengalokasikan dana sebesar 2,32 miliar dolar AS atau Rp 30 triliun. Keputusan itu diumumkan Menteri Keuangan Inggris, Philip Hammond, Selasa (1/11).
Dana tersebut akan digunakan National Cyber Security Strategy untuk mengembangkan pertahanan siber otomatis, serta merekrut tenaga kerja siber negara. Upaya itu bisa membantu menjaga bisnis warga Inggris yang dilakukan secara daring.
Hammond juga menguraikan bagaimana dana tersebut akan melindungi Inggris, mengingat semua hal kini terhubung dengan perangkat siber. Menurutnya, teknologi akan membuat infrastruktur nasional, seperti energi dan transportasi serta keamanan warga negara menjadi sangat rentan diserang.
Investasi Rp 30 triliun untuk lima tahun ke depan berjumlah dua kali lipat dibandingkan dengan dana pertahanan keamanan siber yang disediakan Departemen Keuangan selama periode 2011-2016.
"Kami sekarang harus bersaing dengan laju ancaman yang akan dihadapi. Strategi baru ini memungkinkan kami untuk mengambil langkah-langkah yang lebih besar untuk mempertahankan diri di dunia maya dan untuk menyerang kembali ketika kami diserang," kata Hammond.
Pemerintah Inggris juga akan menyiapkan Cyber Security Research Institute baru. Institut itu akan dibangun oleh ahli siber di universitas dan ahli siber di Pusat Inovasi Cheltenham dan akan dijalankan oleh National Cyber Security Centre Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika