REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang hakim Amerika Serikat di Ohio memerintahkan agar kampanye kandidat presiden Partai Republik, Donald Trump Jumat tak mengintimidasi pemberi suara. Hakim juga memerintahkan agar pendukung Trump menghentikan kegiatan "hitung cepat".
Pihak kampanye Trump dianggap mengerahkan banyak pendukung untuk menanyakan pilihan presiden tiap warga.
Dalam rangkaian kampanyenya, Trump mengatakan pemilihan umum akan berjalan "curang". Ia meminta pendukungnya untuk mengawasi aktivitas pemungutan suara yang dianggap memuat aksi penipuan di kota terbesar itu. Partai Demokrat mengatakan aksi itu dapat mendorong pendukung Trump melecehkan para pemilih minoritas.
Mereka pun menyiapkan enam posko pengaduan hukum untuk mencegah hal itu terjadi. Banyak kajian menunjukkan, aksi penipuan dalam pemilihan umum AS jarang terjadi.
Partai Demokrat menyambut perintah hakim mengatakan, putusan tersebut dapat mencegah pendukung Trump mencampuri urusan pemilih dalam pilpres 8 November mendatang. "Kami senang hakim akan menerbitkan surat perintah yang akan mencegah tiap aksi pelecehan terhadap para pemilih mengingat kampanye Trump berpotensi memicu hal tersebut," kata ketua Partai Demokrat wilayah Ohio, David Pepper.
Meski demikian, keputusan itu tak dapat mencegah pengawas dari Partai Republik yang ingin datang ke lokasi memastikan pilpres berjalan sesuai aturan.
Keputusan itu berlaku untuk para pendukung Trump yang ingin datang dengan pilihannya sendiri. Perintah tersebut mencegah agar mereka tak mengambil foto atau melecehkan para pemilih secara verbal.
Aturan itu juga berlaku untuk pendukung Hillary. Putusan hakim tersebut ikut menutup lembaga hitung cepat milik pendukung Trump, Roger Stone.
Roger mengatakan, aksinya itu bertujuan untuk membongkar contoh kasus manipulasi suara. Stone mengatakan, Senin, peserta telah dilatih untuk tak melecehkan warga. Sekitar 118 orang di Ohio telah menandatangani petisi "Stop the Steal" di internet. Stone belum dapat dimintai keterangan terkait petisi itu. Pendukung Trump dan Partai Republik di Ohio juga belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika