REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Rencana Myanmar mempersenjatai dan melatih warga non-Muslim di Rakhine cenderung memperburuk situasi HAM yang sudah menakutkan. Hal itu diungkapkan International Commission of Jurist (ICJ), badan pengawas hak asasi manusia internasional.

Dilansir dari Arab News, Ahad (6/11), tentara sudah membanjiri daerah Maungdaw, sepanjang perbatasan Myanmar dan Bangladesh di Rakhine. Mereka telah memblokir akses bantuan sosial dan wartawan, usai Muslim Rohignya mengungkapkan tentara melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan membakar rumah-rumah warga sipil.

Situasi semakin diperburuk, ketika Kepala Polisi Rakhine, Kolonel Sein Lwin, mengatakan kalau pasukannya akan merekrut orang-orang baru. Pasalnya, perekrutan itu dilakukan untuk mengambil orang-orang dari etnis Rakhine yang merupakan warga non-Muslim.

"Mereka membentuk persenjataan, pelatihan dan kekuatan akuntabel yang diambil dari satu komunitas di tengah-tengah ketegangan etnis yang serius, dan kekerasan menjadi bumbu tambahan terjadinya bencana," kata Sam Zarifi, Direktur ICJ Asia.

Pemerintah Myanmar berdalih, perekrutan itu dilakukan untuk melindungi warga dari serangan balik atas insiden 9 Oktober lalu. Namun, ICJ melihat pasukan itu akan memiliki pengawasan yang kurang, untuk melakukan fungsi polisi yang sesuai dengan hak asasi manusia dan standar profesional kepolisian.

Sementara, Aung San Suu Kyi menegaskan pemerintahnya tidak akan menyalahkan siapapun untuk kekerasan yang terjadi kepada Muslim Rohingya, sampai otoritas memiliki semua bukti. Ia beralasan, situasi Rakhine membuat pemerintah Myanmar harus senanatiasa berhati-hati untuk tidak menarik kesimpulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika