REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pemerintah Filipina membatalkan surat perintah penangkapan Ketua Front Pembebasan Nasional Moro (MNFL), Nur Misuari. Keputusan itu mendapat apresiasi Organisasai Kerjasama Islam (OKI).
Dilansir dari Arab News, Jum'at (11/11), OKI mengaku cukup puas dan menganggap itu sebagai manifestasi lain pendekatan positif dari pemerintah Filipina terhadap masalah Bangsa Moro. Utusan Khusus OKI untuk Perdamaian Filipina, Sayed El Masry, menjelaskan posisi lama organisasi Misuari, menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk proses perdamaian.
OKI turut menegaskan dukungan terhadap Ketua Front Pembebasan Islam Moro, Haj Murad, dan merasa Perjanjian Komprehensif Bangsa Moro (CAB) bisa diwujudkan dengan memungkinkan hukum baru. OKI meyakini, sekarang saatnya merapatkan barisan MNFL dan Front Pembebasan Islam Moro, menjaga semua yang terkandung di Perjanjian Tripoli 1976, Perjanjian Jakarta 1996 dan CAB.
OKI mempertahankan posisinya tidak akan mendukung satu faksi Moro di atas yang lain, tapi mendukung penuh hak-hak asasi rakyat Bangsa Moro untuk menentukan masa depan mereka. OKI menyambut baik janji Presiden Rodrigo Duterte, akan menerapkan semua perjanjian damai internasional sebelumnya, menegaskan posisi untuk mewujudkan perdamaian sejati di Mindanao.
Utusan Khusus OKI untuk perdamaian Filipina akan melakukan konsultasi dengan Komite Perdamaian Filipina Selatan, terutama dua fasilitator Malaysia dan Indonesia. OKI yakin komunikasi sangat diperlukan, dan meminta semua tetap berkomitmen penuh untuk proses perdamaian, dan berusaha bersama-sama menuju kemajuan resolusi akhir dari konflik yang terjadi di Mindanao.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
