Ahad 13 Nov 2016 06:36 WIB

Anggota Parlemen Partai Republik Berupaya Hapus 'Obamacare'

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kiri) tiba untuk mengikuti ASEAN-US Summit di National Convention Center, Vientiane, Laos, Kamis (8/9).
Foto: Antara/ Akbar Nugroho Gumay
Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kiri) tiba untuk mengikuti ASEAN-US Summit di National Convention Center, Vientiane, Laos, Kamis (8/9).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Kongres dari Partai Republik berupaya lebih cepat untuk merombak program 'Obamacare' setelah terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat.

Upaya itu termasuk segera menetapkan menteri kesehatan baru yang bisa menyusun aturan sambil menantikan sejumlah anggota parlemen untuk meloloskan pembatalan aturan subsidi yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya. Kemenangan Trump pada Selasa (Rabu WIB) lalu menandakan Partai Republik akan mengontrol Gedung Putih, Senat, dan parlemen.

Namun anggota kongres dari Partai Demokrat diperkirakan akan meningkatkan perlawanan terhadap upaya-upaya Partai Republik untuk membatalkan undang-undang yang dianggap sebagai kebijakan domestik prestisius yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada 2010.

Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau yang dinamakan 'Obamacare' mengansuransikan 25 juta jiwa warga Amerika yang sebelumnya tidak memiliki asuransi kesehatan. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik berulang kali meluncurkan aturan hukum dan legislatif untuk membatalkan undang-undang yang mereka anggap sebagai aksi berlebihan pemerintah.

Senator asal Wyoming John Barrasso, seorang anggota kepemimpinan Partai Republik, menyatakan kebijakan presiden mendatang dan Kongres adalah segera memberangus 'Obamacare'. Setelah Trump menjabat pada 20 Januari 2017 akan segera diangkat seorang Menteri Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat, yang menyusun aturan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami akan mengangkat seseorang pada 20 Januari 2017 yang akan segera bekerja secara baik menyusun lagi aturan dan regulasi untuk memberikan kebebasan kepada negara bagian untuk memilih perusahaan asuransi dan kepada pengusaha untuk berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi para pekerja mereka," kata Barrasso saat diwawancarai melalui telepon.

Barrasso menegaskan Senat hanya membutuhkan suara mayoritas di 100 kursi dewan dibandingkan 60 suara untuk mengatasi rintangan prosedural Demokrat guna mencabut undang-undang tersebut. Meloloskan pencabutan legislasi bukan merupakan pelayanan satu hari. Namun upaya Menteri Kesehatan dan Pelayanan Publik untuk mengkaji regulasi tersebut dapat berupa pelayanan satu hari.

Selama masa kampanye, Trump menyebut 'Obamacare' sebagai bencana dan bersama sesama anggota Partai Republik berjanji akan mencabut dan mengajukan usulan seperti tabungan kesehatan bebas pajak. Di laman transisinya, Trump mengaku mencari solusi dengan mengembalikan aturan asurani kesehatan kepada negara bagian.

Dalam mencabut Obamacare, anggota Kongres dari Partai Republik harus memanfaatkan prosedur khusus yang dikenal dengan rekonsiliasi untuk menghadapi anggota Senat dari Partai Demokrat, karena adanya aturan melindungi hak partai minoritas. Kader Republik di Kongres memanfaatkan rekonsiliasi untuk berupaya membatalkan Obamacare pada bulan Januari, namun Obama memveto aturan tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement