REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan pada Selasa (15/11) kelompok Houthi Yaman dan koalisi pimpinan Saudi yang melawannya menyepakati sebuah gencatan senjata mulai Kamis.
Pernyataan itu terjadi saat Washington berusaha mengakhiri perang sebelum Presiden Barack Obama turun dari jabatannya.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional segera menolak langkah itu, mengeluhkan mereka dilewati. Namun mereka kemungkinan tidak memiliki pilihan banyak jika Arab Saudi, yang mendukung Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi secara militer dan finansial itu mendukung langkah tersebut.
Lebih dari 10 ribu orang telah tewas dan lebih dari tiga juta orang lainnya melarikan diri dalam 20 bulan terakhir, dalam sebuah perang yang dibayangi oleh konflik Suriah namun menyebabkan sebuah bencana kemanusiaan. Kerry, dalam kunjungan yang mungkin terakhir ke wilayah Teluk sebelum masa pemerintahan Obama berakhir Januari mendatang, mencari sebuah terobosan untuk mengakhiri pertempuran antara Houthi yang didukung oleh Iran dengan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansour Hadi yang didukung Saudi.
Berbicara setelah menghadiri pertemuan di Oman, yang dekat dengan pihak Houthi dan di Uni Emirat Arab, Kerry mengatakan dia telah memberi sebuah dokumen yang mencantumkan gencatan senjata dan kesepakatan damai kepada perwakilan Houthi.
Dia mengatakan Houthi, yang dia temui di Oman pada Senin malam, telah menyepakati gencatan senjata mulai Kamis. "Dan sejauh ini pihak Emirat dan Saudi, mereka keduanya sepakat untuk mencoba berjalan maju dengan hal ini," ujarnya.
Gencatan senjata itu akan memiliki peraturan yang sama dengan yang sebelumnya, yang dilakukan pada April hingga akhir Agustus, saat pertemuan damai di Kuwait yang diprakarsai oleh PBB berakhir tanpa kesepakatan.
Oman mengonfirmasi para perwakilan dari Sanaa, ibu kota Yaman yang dikendalikan oleh Houthi, sepakat mematuhi gencatan senjata yang akan dimulai pada 17 November, dengan syarat jika pihak lainnya juga mematuhinya. ONA mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri yang mengatakan pertemuan damai akan dilanjutkan pada akhir November dengan dasar rencana yang diajukan oleh duta PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed.
Rencana Ould Cheikh Ahmed meminta pihak Houthi mundur dari beberapa kota yang mereka duduki sejak 2014 dan pemerintahan yang baru merangkul seluruh pihak, termasuk pihak Houthi, untuk dibentuk dan menjalankan negara demi persiapan pemilu.
Kerry mengatakan pihak-pihak telah sepakat bekerja demi pembentukan sebuah pemerintahan bersatu dalam sebuah Sanaa (ibu kota) yang aman dan terlindungi, sebagai sebuah tujuan menuju akhir tahun. Namun Menteri luar Negeri Yaman Abdel Malek Al Mekhlafi mengatakan pengumuman dari Kerry itu belum dikoordinasikan dengan pemerintahnya.
"Pemerintah belum mengetahui, atau tertarik dengan apa yang diumumkan oleh Menteri kerry, yang menunjukkan sebuah keinginan untuk menyingkirkan usaha-usaha perdamaian dengan mencoba untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan pihak Houthi terlepas dari pemerintah," Mekhlafi menuliskan dalam akun Twitter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika