Ahad 20 Nov 2016 01:57 WIB

Jokowi Diminta Cabut Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

Rep: Santi Sopia/ Red: Andri Saubani
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta duta besar Myanmar meninggalkan Indonesia. Alasannya, apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia, yakni Pancasila. "Saya mendesak Presiden mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar," kata Danhil, Sabtu (19/11).

Menurutnya, tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Muslim, Rohingya. Danhil mengatakan, sampai kini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian, Aung San Syu Kyi sebagai ikon, pada faktanya, telah menjadi negara yang niradab. Pemerintah Myanmar melakukan pembiaran dan bahkan diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Danhil, yang juga menjabat Presiden Religion for Peace Asia and Pacific Interfaith Youth Network (RfP-APYIN) ini menambahkan, Indonesia adalah negara yang mengusuang kemanusian yang adil dan beradab. Indonesia yang mengedepankan hak asasi manusia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menurut dia, pengusiran duta besar Myanmar dari Indonesia penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia bagaimana sikap tegas negara ini. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement