REPUBLIKA.CO.ID, ALEPPO -- Proposal PBB untuk mengakhiri pertempuran di Kota Aleppo ditolak oleh Pemerintah Suriah. Dalam proposal yang diajukan PBB tersebut, kelompok oposisi di  Suriah akan mengontrol wilayah timur Aleppo. 

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan, Suriah menolak proposal PBB tersebut. "Proposal PBB tersebut melanggar kedaulatan Suriah," katanya seperti dilansir BBC, Senin, (21/11).

Menurut Muallem, kedaulatan Suriah harus dipulihkan di seluruh wilayah negara Suriah. Sebab hal itu penting bagi Suriah.

"Proposal PBB tak bisa diterima karena kami harus meninggalkan 275 ribu rakyat Suriah kepada 6.000 hingga 7.000 kelompok oposisi bersenjata. Saya kira tak akan ada pemerintah yang mau menerima hal ini jika berkaitan dengan kedaulatan negara," ujarnya.  

Moallem menolak keras proposal PBB tersebut saat berdiskusi dengan Utusan PBB Staffan De Mistura. 

Utusan PBB Staffan De Mistura meminta agar Pemerintah Suriah memberikan otonomi khusus dan mengakui pemerintahan lokal yang dipimpin oleh kelompok oposisi jika mereka mau meninggalkan Aleppo.

Seharusnya, ujar Mistura, Pemerintah Suriah jangan terlalu banyak mengejar kemenangan yang terlalu banyak memakan korban jiwa. Pemerintah Suriah seharusnya mau membuat penyelesaian politik dengan kelompok oposisi.

Pertempuran di Aleppo begitu dahsyat dan mematikan. Sebelumnya sebanyak delapan anak meninggal setelah kelompok oposisi melakukan serangan ke sekolah. Di Aleppo yang dikuasai kelompok oposisi, sebuah bom dijatuhkan dan membunuh enam orang.

Dokter setempat mengatakan, para korban bom di Al Sakhour mengalami sesak napas hingga mati karena bom yang ditembakkan mengandung gas klorin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika