REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis) meminta pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir kedutaan besar Myanmar. Hal itu disampaikan terkait akai pembantaian terhadap Muslim Rohingya.
"Kekerasan, pembunuhan dan pembantaian terhadap etnis adalah perbuatan biadab dan pelanggaran HAM yang berat," tulis Hima Persis dalam keterangan tertulis di laman resmi Persis, Senin.
Hima Persis memandang setiap perbuatan tersebut harus dihukum dengan seberat-beratnya, apalagi bila yang melakukannya adalah negara atau pemerintah. Dunia internasional harus memberikan sangksi keras terhadap negara yang melakukan hal tersebut.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa telah terjadi Kekerasan dan konflik yang terjadi antara Rakhine yang beragama Buddha dan Rohingya yang Muslim pada Mei lalu telah merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki rumah," tulisnya.
Hingga kini, kata Hima Persis, kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Arakan, Myanmar, masih terus terjadi dan tercatat enam ribu Muslim tewas.
Myanmar berpenduduk 75 juta jiwa dan menurut PBB, Muslim Rohingya yang berjumlah 800.000 orang di sana merupakan salah satu minoritas paling tertindas di dunia. Kekerasan dan penindasan dilakukan dan didukung penuh oleh pemerintah Junta Militer Myanmar.
Tidak hanya itu, pemerintah Junta Militer Myanmar juga telah melakukan distorsi sejarah dengan mengatakan etnis Rohingya sebagai imigran gelap.
Padahal dalam catatan sejarah, Muslim Rohingya sudah tinggal di Arakan bahkan sebelum Burma yang sekarang jadi Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948.
Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia dan atas dasar kemanusiaan, pemerintah Indonesia sudah sepantasnya melakukan langkah-langkah kongkrit untuk memberikan solusi dan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi muslim Rohingya.
Hal ini sesuai dengan politik aktif luar negeri Indonesia, ikut serta dalam ketertiban dunia dan mempunyai semangat anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Selain mengutuk keras, Hima Persis juga mendesak dunia internasional untuk memberikan sanksi politik dan ekonomi kepada pemerintah Myanmar karena telah melakukan kejahatan HAM.
Presiden Jokowi juga perlu segera mengambil langkah-langkah strategis dan menjadi inisiator di Asia Tenggara dan PBB untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
Hima persis juga mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan pembantaian dan kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.
Terakhir, menginatruksikan kepada seluruh kader Hima Persis untuk melakukan aksi kepedulian dan penggalangan dana untuk muslim Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika