REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Laporan kerusakan di Rakhine State masih terus bermunculan. Pada Senin (21/11), kelompok Human Rights Watch (HRW) melaporkan 1.250 bangunan hancur dalam aksi militer Myanmar di wilayah Rohingya.

Direktur Asia HRW, Brad Adams mengatakan, temuan itu berdasar pada citra satelit beberapa desa dekat perbatasan Bangladesh. Temuan tersebut dinilai mengejutkan.

Sebelumnya, pemerintah Myanmar mengatakan kurang dari 300 rumah disasar oleh militan. Pemerintah mengatakan hal ini membawa kesalahpahaman antara pasukan pemerintah dengan masyarakat.

Adams mengatakan, citra satelit tersebut mendeteksi panas dari beberapa desa. "Serangan pembakaran disengaja baru-baru ini terhadap lima desa Rohingya adalah hal memilukan yang perlu diselidiki pemerintah Burma," kata Brad.

Ia mendesak agar siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab. Sementara pemerintah Myanmar telah menuduh para aktivis dan kelompok-kelompok swadaya membesar-besarkan skala kekerasan.

Di waktu yang sama, peneliti internasional, jurnalis dan lembaga bantuan mendapat halangan dari pemerintah Myanmar. Mereka tidak bisa mengakses informasi dan mengonfirmasi kondisi di wilayah.

"Pada 15 November, juru bicara pemerintah menuduh HRW mengeluarkan konspirasi untuk memperburuk citra Burma," kata Adams. Sementara, tambahnya, mereka tidak merespon pertanyaan soal kondisi di wilayah.

Menurutnya, pemerintah harus melihat fakta dan melindungi seluruh rakyat Myanmar apa pun agama dan etnis mereka. "Pemerintah yang tidak punya apa pun untuk disembunyikan harusnya tidak masalah memberi akses pada jurnalis dan penyidik HAM masuk area," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika