REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri Indonesia diminta segera memanggil Duta Besar Myanmar untuk menjelaskan informasi terkait insiden kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang bermukim di Myanmar. Hal ini karena menurut informasi yang beredar pembantaian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine tersebut semakin memburuk. Puluhan ribu orang diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan junta militer Myanmar.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan berdasarkan info dari Kementerian Luar Negeri RI, situasi di sana memburuk. "Akan tetapi, kondisi faktual di lapangan masih belum bisa diverifikasi. Kita tahu, undang-undang di sana masih memberikan otoritas yang sangat kuat terhadap militer untuk mengendalikan keamanan, diplomat, dan juga relawan internasional," ujarnya, Senin (21/11) malam. Selain itu pihak junta juga senantiasa menutup akses media. Hal itulah yang membuat publik internasional sulit untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Sukamta secara langsung berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tentang informasi ini. Sukamta mengapresiasi positif pihak Kemenlu yang aktif memantau perkembangan situasi di Muslim Rohingya di Rakhine. Sukamta juga akan meminta Menlu secepatnya memanggil Duta Besar Myanmar untuk klarifikasi.

Menurut dia, Dubes Myanmar dan Pemerintah Myanmar harus memahami bahwa situasi Muslim Rohingya menjadi perhatian serius Negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. "Dan mungkin juga perlu memanggil duta besar Bangladesh di Jakarta untuk mendorong pemerintah Bangladesh agar mau menerima dan  menampung Muslim Rohingya yang terdampar di perbatasan Banglades,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPR ini.

Komisi I DPR berharap agar pemerintah Indonesia dan ASEAN terus bekerja keras menekan rezim pemerintah Myanmar. Tujuannya agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di Rakhine. Terlebih, ASEAN harus bersikap lebih tegas karena pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya.

Baca juga: DPR Desak Sikap Tegas Indonesia atas Kekerasan Terhadap Rohingya

Ikuti Whatsapp Channel Republika