REPUBLIKA.CO.ID, KOREA SELATAN -- Kantor Kepresidenan Korea Selatan yang dipimpin Presiden Park Geun-hye telah mengonfirmasi pembelian 360 pil viagra disfungsi ereksi dan versi generiknya pada bulan Desember. Pembelian pil viagra ini diungkap oleh anggota parlemen dari kalangan oposisi.
Laporan ini telah menciptakan hiruk-pikuk di internet. Kantor kepresidenan mengatakan pil ini dibeli karena berpotensi mengobati pobia ketinggian bagi para pembantu presiden dan karyawan Park dalam perjalanan ke Etiopia, Uganda dan Kenya pada bulan Mei.
"Pil ini tidak digunakan," kata juru bicara kepresidenan Blue House, Jung Youn-kuk, dilansir dari Guardian, Kamis (24/11). Ia menjelaskan dokter-dokter Korea Selatan kadang-kadang meresepkan obat viagra untuk pendaki karena diyakini efektif mencegah pobia ketinggian.
Terungkapnya pembelian viagra ini bersamaan dengan sebuah skandal politik besar. Presiden Korsel tengah menghadapi dorongan impeachment oleh partai-partai oposisi dan beberapa anggota partainya sendiri di tengah tuduhan dia membiarkan orang kepercayaannya memanipulasi urusan pemerintahan dan mengumpulkan kekayaan terlarang.
Sejumlah kritikus mengatakan skandal ini merongrong demokrasi di negara itu. Sebelumnya, jaksa Korea Selatan juga menggerebek Samsung Group dan kantor dana pensiun negara setelah disinyalir terseret jauh ke dalam skandal yang melanda Park.
Serangan datang dengan tuduhan Samsung telah menyuap orang kepercayaan Park, Choi Soon-Sil untuk memenangkan izin negara dalam sebuah merger yang kontroversial pada tahun 2015.
Jaksa mengunjungi salah satu kantor perusahaan elektronik raksasa itu, yang berwenang mengawasi keputusan-keputusan bisnis, kata kantor berita setempat. Juru bicara Samsung mengonfirmasi kunjungan jaksa, tapi menolak memberi keterangan lebih lanjut.
Jaksa mengatakan pihaknya percaya Park terlibat dalam kegiatan kriminal bersama Choi dan dua pembantu presiden lain yang diduga mengintimidasi perusahaan untuk memberikan puluhan juta dolar bagi yayasan dan bisnis yang dikendalikan Choi, dan Choi diizinkan untuk mencampuri urusan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika