REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dituduh melegitimasi genosida yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, Sabtu (26/11). Sejumlah kelompok internasional terus memberitakan pernyataan bertentangan dengan klaim pemerintah Myanmar.
David Mathieson dari Human Rights Watch mengatakan Suu Kyi gagal memberikan dukungan pada Rohingya. Padahal ia adalah ikon internasional dalam hal perdamaian dan HAM. "Satu versi mengatakan ia tidak berperasaan dan tidak peduli, tapi yang paling mungkin adalah ia hanya tidak memiliki kontrol atas militer," katanya.
Peneliti di Queen Mary University London mengatakan kebungkaman Suu Kyi sama saja mengizinkan terjadinya genosida. Mereka menilai ini adalah ujian bagi kepemimpinan Suu Kyi meski ia bukan pemimpin secara hukum.
Kelompok-kelompok HAM menuduh militer menggunakan serangan terhadap polisi perbatasan bulan lalu untuk menyerang Rohingya. Myanmar sudah sejak lama mengacuhkan nasib satu juta minoritas yang mereka sebut imigran ilegal itu.
Dalam perkembangan terbaru, Amnesty International melaporkan nasib Rohingya yang mencoba mengungsi ke Bangladesh. Ribuan dari mereka dipulangkan kembali ke sisi Myanmar oleh otoritas Bangladesh.
Pada Jumat (25/11) amnesty mengatakan pasukan perbatasan Bangladesh juga menahan sejumlah pengungsi. Aksi tersebut melanggar hukum internasional. Pasalnya, mereka memaksakan pengungsi kembali ke tempat yang berisiko tinggi.
"Rohingya sedang diperas oleh tindakan tak berperasaan otoritas Burma dan Bangladesh," kata Direktur Asia Selatan Amnesty, Champa Patel, dikutip Guardian. Menurutnya, Bangladesh tidak seharusnya menambah penderitaan minoritas yang berusaha mencari tempat aman.
Sementara mereka yang berhasil mencapai kamp pengungsi di kota Cox's Bazaar menghadapi kekurangan makanan dan minuman. Sejumlah orang sudah menderita malnutrisi akut.
Sejauh ini, tidak ada pihak yang bisa mengonfirmasi secara independent terkait kondisi di Rakhine. Jurnalis, kelompok internasional dan penyidik independen juga tidak diizinkan masuk wilayah itu.
Suu Kyi hanya mengatakan penyelidikan yang dipimpin pemerintah sedang dilakukan. Sementara itu, tekanan mulai menggeliat dari negara-negara tetangga. Beberapa waktu lalu, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Bangladesh melakukan protes massal pada Myanmar.
Malaysia dan Indonesia telah memanggil masing-masing Duta Besar Myanmar. Kementerian Luar Negeri menyeru semua pihak untuk menunda aksi yang bisa memperkeruh suasana.
"Malaysia menyeru pemerintah Myanmar melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mengatasi tuduhan pembersihan etnis di Rakhine," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia. Selain itu, ratusan Muslim Rohingya yang berada di Malaysia berkumpul untuk protes.
Mereka mengecam aksi pertumpahan darah atas minoritas. Mereka juga mengkritik penerima Nobel Perdamaian Myanmar yang dinilai tidak melakukan apa pun. Pengunjuk rasa meminta bantuan kemanusiaan masuk Rakhine.
Sementara, kantor berita pemerintah Global New Light of Myanmar memberitakan pemerintah telah memberi bantuan makanan ke empat desa di Maungtaw, Rakhine. Sejumlah jalan yang menghubungan distrik Maungtaw juga sudah diperbaiki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika