Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Tim Clinton Desak Hitung Ulang Suara

Ahad 27 Nov 2016 01:51 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Angga Indrawan

Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Hillary Clinton,  didampingi suaminya mantan Presiden AS Bill Clinton, memberikan pidato atas kekalahannya dalam pemilu di New York, Rabu (9/11).

Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, didampingi suaminya mantan Presiden AS Bill Clinton, memberikan pidato atas kekalahannya dalam pemilu di New York, Rabu (9/11).

Foto: REUTERS/Carlos Barria

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tim kampanye Hillary Clinton masih mendesak dilakukannya penghitungan ulang di beberapa negara bagian kunci, lumbung suara Hillary. Ini terkait adanya indikasi bahwa sistem e-voting dalam pemilihan telah diretas.

Tim Hillary, Jill Stein bertaruh jutaan dolar AS agar mendesak diadakan pengitungan kembali di Wisconsin. Namun penasihat kampanye, Hillary Clinton, Marc Elias dilansir dari CNN, Sabtu (26/11) mengatakan penyelidikan belum menemukan bukti sistem elektronik voting diretas.

Pejabat Partai Hijau mengajukan Jumat untuk penghitungan ulang di Wisconsin setelah laporan dari perbedaan suara. Ketua Partai Hijau George Martin mengatakan bahwa partai mencari catatan kertas rekonsiliasi. 

Permintaan perhitungan ulang jauh lebih sederhana dana akan memacu penyelidikan menyeluruh dalam sistem e-voting negara. "Ini adalah sebuah proses, langkah pertama untuk menguji apakah demokrasi elektoral kami bekerja," kata Martin.

Selain Total marjin gabungan Donald Trump saat kemenangan di Michigan, Wisconsin dan Pennsylvania diperkirakan berjumlah sekitar 107 ribu orang. Tim Hillary khawatir kuatnya gangguan Rusia saat pemilu berlanjut dan terus meningkatkan kekhawatiran.

Pemerintah AS menyimpulkan Rusia berada di balik diretasnya email Komite Nasional Demokrat dan email pribadi dari Hillary untuk pejabat kampanye Amerika. "Bahkan Washington Post sempat melaporkan bahwa pemerintah Rusia berada di balik banyaknya 'berita palsu' propaganda yang beredar secara online di minggu penutupan pemilihan," tulisnya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA