REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPRD Provinsi NTB mengecam kekerasan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi PKS Abdul Hadi mengatakan, apa yang terjadi pada muslim Rohingya merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang ditekankan kepada agama tertentu.
Menurutnya, Komisi I DPR RI sedang melakukan kajian dan analisa terhadap apa yang dialami muslim Rohingya di Myanmar.
"Kami sepakat jika pemerintah memutuskan hubungan diplotik, mencabut keanggotaan Asean, dan melaporkannya ke PBB," ujarnya di gedung DPRD NTB, Jalan Udayana, Mataram, Senin (28/11).
Ia menambahkan, Indonesia memiliki peran penting dalam menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan muslim Rohingya. Hadi melanjutkan, segala bentuk tindak kejahatan kemanusiaan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang dasar Indonesia.
"Perilaku yang tidak manusiawi bertentangan dengan UU kita, ini menjadi suatu kewajiban bagi politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika