REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malaysia mendesak organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani kekerasan dan kekejaman yang dialami Muslim Rohingya di Myanmar.
Presiden LSM Malay Islamic World Mohd Ali Rustam mengatakan intervensi PBB dapat menjadi solusi tercepat yang bisa dilakukan untuk menolong Rohingya. Menurutnya, PBB harus mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan untuk melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan untuk mengatasi konflik di Timur Tengah.
"Kita tidak bisa terus duduk dan menonton Myanmar menendang Rohingya. Kita memiliki PBB dan berharap negara-negara tetangga bisa mengambil mereka (pengungsi Rohingya). Kami ingin membantu, tapi berapa banyak yang bisa kami ambil? Pemerintah Myanmar bertanggung jawab melindungi rakyat mereka, tak peduli Muslim atau bukan," ujar Ali, dilansir The Malay Mail Online, Selasa (29/11).
Mantan Kepala Menteri Malaka itu menambahkan, langkah protes terhadap Myanmar dengan menangguhkan perdagangan, tidak akan menjadi solusi yang tepat. Hal itu justru akan menimbulkan masalah lain, seperti mengembangkan pasar gelap.
Wakil Presiden Islamic Youth Movement of Malaysia, Ahmad Fahmi Mohd Samsudin mengatakan kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun perlu didukung tindakan konsisten pemerintah negara-negara ASEAN. Ia meminta Duta Besar Myanmar agar segera ditarik..
"Sudah saatnya bagi negara-negara yang memiliki kekuatan, untuk bertindak atas dasar hak asasi manusia," kata dia.
Kepala Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia (IRIMM) Amir Amsaa Alla Pitchay mengatakan selain menunggu intervensi internasional, pemerintah negara-negara ASEAN harus mengambil tindakan dengan melarang pekerja Myanmar memasuki negara masing-masing. Menurut Amir, Pemerintah Myanmar perlu diberikan peringatan bahwa yang dilakukannya terhadap Muslim Rohingya salah dan tidak dapat diterima.
"Jika kita tidak mengambil tindakan tegas, Myanmar akan terus melakukan pembunuhan massal. Terlebih jika tidak ada campur tangan dari luar," katanya.
Amir menuturkan, sejumlah LSM Malaysia akan mengirim memorandum untuk PBB di Damansara Heights pada Kamis (1/12). Memorandum itu bertujuan mendesak PBB mengambil langkah solusi nyata.
Sebelumnya Pemerintah Malaysia juga menyerukan protes besar terhadap Pemerintah Myanmar. Wakil Presiden Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan protes itu akan dihadiri oleh Perdana Menteri Najib Rajak. Ia juga mengatakan, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menghubungi Duta Besar Myanmar untuk Malaysia pekan lalu untuk menyerahkan nota protes.
"Protes besar pada 4 Desember dilakukan untuk mengungkapkan keprihatinan kami atas kekerasan yang terjadi di Rohingya," katanya.
Zahid menambahkan, protes itu tidak hanya akan dihadiri organisasi Muslim non-pemerintah. Presiden PAS, Abdul Hadi Awang juga telah mengonfirmasi kehadirannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika