REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kabar Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melakukan percakapan secara langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing Wen, Jumat (2/12), langsung mendapat protes dari pemerintahan Cina. Namun di sisi lain, komunikasi Trump dengan Tsai justru menuai pujian, terutama dari politisi Partai Republik.
Dilansir Telegraph, Ahad (4/12), salah satu pujian datang dari tokoh Republik, Ted Cruz, senator untuk Texas. Ia justru menilai komunikasi Trump sebagai 'perbaikan' atas kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama. "Saya lebih suka jika Donald Trump berbicara dengan Presiden Tsai daripada Raul Castro (Presiden Kuba) atau Hassan Rouhani (Presiden Iran). Ini merupakan perbaikan," cuitnya di akun Twitter miliknya.
Tom Cotton, senator Arkansas dari komite layanan bersenjata juga lebih terus terang dalam pujiannya. Pihaknya mendukung demokrasi di Tanah Cina. "Aku memuji Presiden terpilih Trump terkait percakapannya dengan Presiden Tsai Ing-wen, itu kembali menegaskan komitmen kami soal demokrasi di tanah Cina, " katanya dalam sebuah pernyataan.
Senada, Pete Raja, anggota Kongres Partai Republik Hawkish juga melempar pujiannya. Menurutnya, komunikasi Trump itu menjadi sejarah tersendiri sekaligus sebagai bentuk pesan yang kuat untuk negeri tirai bambu. "Ini hari baru di Asia," tulisnya di media sosial Twitter.
Di samping itu, politisi lainnya berkomentar lebih diplomatis. Seperti Mark Meadows yang menilai itu hanya sekadar perbincangan telfon biasa. "Bukan soal kebijakan, itu hanya panggilan telepon," kata peserta Kongres dari Partai Republik itu kepada surat kabar Hill.
Diketahui, Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsi negara yang mencoba memisahkan diri. Komunikasi Trump dinilai melanggar kebijakan Negeri Paman Sam yang dibuat pada 1979 di mana sejak itu AS mengadopsi salah satu kebijakan Cina, yang melarang bentuk pengakuan, termasuk dengan percakapan langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap Negeri Tirai Bambu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika