REPUBLIKA.CO.ID, MAROKO -- Raja Maroko Mohammad VI mengatakan, bahwa krisis yang terus mendera Palestina dan instabilitas di kawasan bisa diatasi dengan cara mendirikan negara Palestina di atas tanah rakyat Palestina.

Sehubungan dengan peringatan hari solidaritas untuk Palesitina, Raja Maroko kembali menegaskan, bahwa sikap negaranya tidak akan berubah dari dulu sampai kapan pun. Maroko akan selalu mendukung pendirian negara Palestina dengan batas wilayah berdasarkan perjanjian 4 Juni 1967, yang menyebutkan Al-Quds bagi Timur (Jerusalem) adalah ibu kota resmi Palestina.

Ia pun dengan tegas menolak segala bentuk kesewanang-wenangan Israel. Mulai dari kebijakan politis Israel yang ingin melancarkan program “Yahudisasi” kota Al-Quds, perluasan permukiman ilegal hingga penindasan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Raja Maroko menilai, bahwa Israel memiliki standar ganda dalam upaya menuju perdamaian. Sikap Israel yang jauh dari asas keadilan itu justru akan menumbuhkembangkan apatisme dan semakin memperkeruh suasana di kawasan. Akibatnya, fenomena kekerasan, radikalisme dan terorisme terus akan tumbuh dan sulit untuk dikendalikan.

"Maroko terus menyeru agar hak-hak konstitusional kota Al-Quds yang sudah diakui dunia terus dijaga. Rakyat Palestina adalah pemilih sah tanah suci tersebut," tegas Mohammad VI seperti dilansir suarapalestina.id, kemarin.

Maroko bertekad untuk terus membantu pembangunan sendi-sendi sosial-ekonomi rakyat Palestina, disamping upaya berkesinambungan untuk menjaga historikal Al-Quds (Jerusalem) yang merupakan warisan peradaban manusia yang menjadi simbol toleransi ragam budaya, dan kehidupan bersama antar umat beragama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika