REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan prinsip non-interference (tidak mencampuri urusan dalam negeri lain) antarnegara ASEAN harus ditekan dalam menangani kasus kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar, kata pengamat hubungan internasional Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal di Jakarta, Selasa (6/12).
"Kita sudah ada 'ASEAN Community' dan dalam konsep itu prinsip demokrasi dan HAM (hak asasi manusia) merupakan elemen penting. Jadi ASEAN di abad ke-21 harus beda dengan ASEAN di abad sebelumnya. Dulu waktu ada genosida di Kamboja yang lain pada diam, ini bukan ASEAN yang sekarang," ujar Dino.
Menurut dia, penerapan prinsip non-interference perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus-kasus, di mana ada kelompok masyarakat di ASEAN yang sengsara dan harus menjadi perhatian seluruh negara ASEAN. "Kalau ada orang Rohingya yang terlantar atau tertindas, imbasnya ke negara sahabat dan tetangga. Jadi Myanmar tidak perlu terlalu sensitif mengenai hal ini, jangan berlindung di balik non-interference," ucap Dino.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu juga mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya diplomasi dalam menangani isu-isu kemanusiaan di Rakhine. "Indonesia tentu harus berkomitmen bagi ASEAN dan perdamaian. Orang-orang yang mengalami masalah harus diperhatikan. Walaupun ini masalah internal, tetapi juga masalah regional. Indonesia harus konsisten memperhatikan hal ini karena termasuk ASEAN Charter," kata dia.
"Ada banyak cara untuk bicara mengenai hal ini. Tidak perlu 'megaphone diplomacy', yang penting pesan disampaikan ke pemerintah Myanmar bahwa mereka punya kewajiban untuk melindungi minoritas (Rohingya)," lanjut Dino.
Dia juga mendukung upaya pemerintah Indonesia, terutama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang melakukan pendekatan komprehensif kepada pemerintah Myanmar dalam menangani masalah kemanusiaan di Rakhine. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan bertemu dengan Penasehat Negara (State Counselor) Myanmar Dauw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar untuk membahas isu dan perkembangan situasi di negara bagian Rakhine.
"Saya akan bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi untuk membahas perkembangan di Rakhine State," kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut dia sampaikan sebelum berangkat menuju Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar pada Selasa pagi di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika