REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bertemu dengan Kanselir Myanmar, Aung San Suu Kyi untuk membahas kondisi di Rakhine, Myanmar. Pertemuan dilakukan pada Selasa (6/12) malam di Naypyidaw.
"Saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State," kata Retno dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (7/12). Menurutnya, ia dan Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine State.
Retno menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas untuk segera dicapai sebagai upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine State. Retno juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pada minoritas Muslim.
"Masalah inklusifitas, dimana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," kata Retno. Menanggapi hal ini, Suu Kyi menyatakan sepakat soal pentingnya pembangunan yang inklusif.
Retno juga menekankan pentingnya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Permintaan ini ditanggapi secara positif oleh Suu Kyi. Dalam pertemuan, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang telah masuk ke Rakhine State pasca-kejadian 9 Oktober 2016 lalu.
"Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memungkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine Sate," kata Retno. Masyarakat Indonesia juga telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine.
Pembangunannya telah selesai dilakukan. Sehingga total, Indonesia telah membantu pembangunan enam sekolah di Rakhine State. Dalam kesempatan tersebut, Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine State. Dalam kaitan ini, Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 m persegi di Rakhine State.
Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rakhine State, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam interfaith dialogue. Indonesia juga akan teruskan bantuan kapasitas kepada Myanmar dibidang good governance, demokrasi dan HAM. Indonesia akan terus melakukan hubungan secara intensif, baik dengan Pemerintah Myanmar, Komisi yang dipimpin oleh Kofi Annan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine State.
Ikuti Whatsapp Channel Republika