REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kantor PBB untuk hak asasi manusia mengatakan, ratusan pria hilang dari Aleppo timur saat berupaya meninggalkan wilayah yang dikuasai kelompok gerilyawan. Pernyataan pada Jumat (9/12) tersebut menegaskan dugaan penculikan oleh pasukan pemerintah Suriah.
Di sisi lain, juru bicara kantor PBB untuk hak asasi manusia, Rupert Colville, juga menduga ada indikasi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil dalam jumlah yang tidak diketahui oleh kelompok gerilyawan Jabhat Fatah al-Sham dan batalion Abu Amara.
Kedua kelompok itu diduga membunuh para pria yang ingin meninggalkan pemukiman demi menyelamatkan diri dari serangan pemerintah. Dengan demikian pihak pemerintah dan gerilyawan sama-sama diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Sebelumnya pemerintah Suriah terus melancarkan serangan dari darat maupun udara di Aleppo pada Kamis malam sampai dengan Jumat. Mereka berupaya merebut kembali semua wilayah Aleppo timur yang dikuasai gerilyawan beberapa tahun terakhir.
"Bersamaan dengan serangan pasukan pemerintah dari utara menuju timur Kota Aleppo, muncul sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil yang dituding telah mendukung kelompok oposisi bersenjata," kata Colville dalam konferensi pers di Jenewa. "Ada juga laporan yang menunjukkan upaya pemisahan antara pria dengan wanita dan anak-anak."
"Kami menerima tudingan yang sangat memprihatinkan bahwa ratusan pria hilang setelah berupaya menyelamatkan diri ke wilayah yang dikuasai pemerintah," tambah dia.
Menurut Colville, keluarga dari para pria, yang pada umumnya berusia antara 30 sampai 50 tahun, hingga kini belum mendengar kabar dari mereka sejak hilang 10 hari yang lalu. Belum jelas apakah korban merupakan warga sipil atau anggota milisi bersenjata.
"Mengingat buruknya catatan penahanan, penculikan, dan penyiksaan yang sewenang-wenang (oleh pemerintah Suriah), kami sangat khawatir terhadap keselamatan para pria tersebut," kata dia. "Mereka bisa saja telah dibunuh, atau ditahan tanpa alasan. Kami tidak tahu."
Sementara itu seorang pejabat Komite Palang Merah Internasional kepada Reuters pada pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya tengah berunding dengan pemerintah untuk memberi akses bagi warga yang melarikan diri dari wilayah kekuasaan gerilyawan di Aleppo timur.
Colville mengatakan bahwa jika milisi oposisi terbukti mencegah warga sipil untuk melarikan diri, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai kejahatan perang. Dia menambahkan ribuan orang telah meninggalkan wilayah kekuasaan gerilyawan di Aleppo. Masih ada setidaknya 100.000 warga yang masih bertahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika