REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Mantan Perdana Menteri Portugal, Antonio Guterres, secara resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Senin (12/12). Ia menjadi pemimpin PBB kesembilan dalam 71 tahun berdirinya lembaga itu, dengan menggantikan posisi Ban Ki-moon yang telah menjabat sebagai Sekjen PBB selama dua periode.
Dalam pidato pertamanya di depan 193 negara anggota PBB, Guterres mengatakan ia akan membuat kebijakan yang jelas mengenai kesetaraan gender. Ia berjanji, kesetaraan gender akan menjadi salah satu prioritas utama di organisasi yang dipimpinnya.
Ia juga mengatakan, PBB harus bekerja lebih gesit dan efektif. Birokrasi dan desentralisasi harus dibuat sefleksibel mungkin.
"Tidak ada manfaatnya jika dibutuhkan waktu sembilan bulan untuk menyebar staf PBB ke lapangan. PBB harus gesit, efisien, dan efektif. Harus lebih fokus pada proses," ujar Guterres.
Mantan Kepala Bagian Pengungsi PBB ini terpilih sebagai Sekjen secara aklamasi dalam Sidang Umum PBB pada Oktober lalu. Setelah dilantik oleh Presiden Majelis Umum, Peter Thomson, Guterres akan mengambil alih kekuasaan dari Ban Ki-moon pada 1 Januari mendatang.
Guterres dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan dengan baik, sehingga terpilih menduduki jabatan tertinggi PBB. Ia juga memiliki cukup pengalaman sebagai Perdana Menteri Portugal dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi periode 2005-2015.
Ia berhasil mengalahkan 13 kandidat lainnya dalam jajak pendapat internal Dewan Keamanan PBB. Setelah jajak pendapat keenam, dewan memilihnya secara aklamasi.
Duta Besar AS untuk PBB memuji kinerja Ban selama menjabat sebagai Sekjen. Ia mengatakan keyakinannya bahwa Guterres adalah orang yang tepat untuk menggantikan Ban.
"Dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan menantang itu," kata Power.
Direktur Human Rights Watch PBB, Louis Charbonneau, memperingatkan Guterres akan pelanggaran hak asasi yang banyak terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di zona perang seperti Suriah. Menurutnya, Guterres harus menggunakan posisi dan kewenangannya untuk menghentikan pelanggaran hak asasi dimanapun terjadi.
Sebagai pemimpin PBB, Gutteres dibebankan dengan promosi pembangunan berkelanjutan. Ia juga harus terus menyerukan perdamaian dunia, melindungi hak asasi manusia, dan mengawasi bencana kemanusiaan, dilansir dari AP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
