REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib mengatakan, Indonesia terus berperan untuk mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah di Rakhine dengan baik.

"Kami terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rakhine. Indonesia juga terus mendorong proses demokratisasi Myanmar," katanya di Jakarta, Rabu, (14/12).

Pemerintah juga mendesak Pemerintah Myanmar agar menyelesaikan akar permasalahan suku Rohingnya. Termasuk mendorong pemberian status legal suku Rohingnya sebagai warga negara Myanmar dan memberikan perlindungan HAM-nya.

Sejak 2012, jelas Hasan, Pemerintah Indonesia memberikan pelatihan capacity building kepada Pemerintah Myanmar agar negara tersebut menjadi negara demokrasi, melindungi HAM, melakukan pemilu dengan baik, serta didorong mempraktekkan good goverment.

Atas bantuan itulah Myanmar selalu menerima Indonesia dengan tangan terbuka. Ini kesempatan bagi Indonesia untuk mendesak Myanmar melindungi HAM warganya, termasuk HAM suku minoritas Rohingya.

Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI dengan Aung San Suu Kyi, jelas Hasan, Indonesia menekankan pentingnya stabilitas kemanan di Rakhine. Mendorong perlindungan HAM di Myanmar.

"Kami juga meminta agar dihentikan kekerasan terhadap suku Rohingya. Selain itu juga meminta agar dibuka akses bagi  masuknya bantuan kemanusiaan ke Rakhine," katanya.

Baca juga, Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika