REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Asisten Perlindungan Komisioner Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR) Nurul Rochayati mengatakan, saat ini Pemerintah Myanmar masih menutup akses bagi semua bantuan internasional yang ditawarkan PBB dan lembaga kemanusiaan lain untuk suku Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Nasib suku Rohingya di sana masih mengenaskan, semua bantuan kemanusiaan tak boleh masuk. Pemerintah Myanmar mengaku kebutuhan dasar suku Rohingya masih ditanggung Myanmar.
"UNHCR hingga saat ini tak mempunyai akses ke Rakhine. Kami meminta agar Myanmar segera membuka aksesnya sehingga UNHCR bisa segera menyalurkan bantuan kepada suku Rohingya," kata Nurul, Rabu (14/12).
Ia mengatakan bantuan sudah siap disalurkan. Bahkan jika bantuan masih kurang, negara-negara tetangga siap memberikan bantuannya.
"Kami sudah mengirim delegasi tingkat tinggi ke Pemerintah Myanmar untuk meminta agar Myanmar membuka akses bagi bantuan PBB maupun lembaga kemanusiaan lain. Saat ini suku Rohingya sangat membutuhkan bantuan," ujarnya.