Media setempat di Beijing, Jumat (16/12), menyebutkan pernyataan menteri luar negeri beberapa negara yang menegakkan prinsip "Satu Cina" antara lain Menteri Luar Negeri Prancis Jean Marc Ayrault. Berbicara dalam sebuah acara di Prancis, ia menilai pernyataan presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, yang mempertanyakan prinsip "Satu Cina", sebagai langkah yang tidak cerdas.

 

"Kita harus memegang prinsip 'Satu Cina', karena negara Cina adalah negara besar. Kita memiliki perbedaan dengan Cina, tetapi sebagai mitra, tidak seharusnya kita bersikap demikian. Mempertanyakan prinsip tersebut adalah hal yang tidak cerdas," katanya.

 

Hal serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang menyatakan negara kanguru tersebut memegang prinsip "Satu Cina" sejak 1972. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, ia mengatakan memegang prinsip 'satu Cina' adalah kunci untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik.

 

Bishop menambahkan "lebih baik kita menunggu dan melihat apa yang selanjutnya akan dilakukan setelah Trump resmi dilantik sebagai Presiden AS". Konselir Jerman Angela Markel juga menyatakan pihaknya tetap memegang prinsip "Satu Cina".

Indonesia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada 13 April 1950, pun memegang prinsip "Satu Cina". Meski hubungan kedua negara sempat membeku pada 30 Oktober 1967, selama hampir 22 tahun, Indonesia tetap memegang prinsip tersebut hingga kini.

 

Cina memang kerap melontarkan protes keras pada suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing namun juga mencoba menjalin hubungan dengan Taiwan. Selama ini Beijing menganggap Taiwan sebagai daerah yang membangkang lantaran upayanya untuk memerdekakan diri dari Cina.

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang dalam jumpa wartawan pada Kamis (15/12) menegaskan, Taiwan adalah bagian dari Cina. "Hanya ada satu Cina, dan Taiwan adalah bagian dari Cina," katanya.

 

Menurut Geng, penegakan prinsip "Satu Cina" merupakan dasar politik bagi perkembangan hubungan bilateral antara negara lain dengan Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika