Jumat 16 Dec 2016 15:00 WIB

Ajudan Hillary Minta Surat Perintah FBI Diperiksa

Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, memberikan pidato atas kekalahannya dalam pemilu di New York, Rabu (9/11).
Foto: REUTERS/Carlos Barria
Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, memberikan pidato atas kekalahannya dalam pemilu di New York, Rabu (9/11).

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Huma Abedin yang telah lama membantu Hillary Clinton meminta seorang hakim Amerika Serikat pada Rabu (14/12) mengizinkannya memeriksa kembali surat perintah pencarian FBI.

Surat tersebut digunakan untuk mendapatkan akses ke surat elektronik terkait dengan server pribadi Hillary beberapa sesaat sebelum pemilihan presiden pada 8 November lalu. Dalam surat yang diajukan kepada Pengadilan Federal Manhattan, Abedin mengaku tidak pernah diberi salinan surat perintah tersebut, demikian pula dengan suaminya yang telah diasingkan, Anthony Weiner, mantan perwakilan Partai Demokrat AS selaku pemilik komputer yang berisi email tersebut.

Surat yang diajukan itu sebagai bahan pertimbangan hakim federal apakah untuk membuka segel aplikasi surat perintah pencarian yang didapatkan setelah Direktur FBI James Comey diberitahu Kongres mengenai baru ditemukannya email pada 28 Oktober atau tidak.

Surat Comey itu menimbulkan persoalan baru yang merusak reputasi Hillary, calon presiden AS dari Partai Demokrat, dan mengacaukan kampanye 11 hari sebelum pemilu yang dimenangkan oleh calon dari Partai Republik, Donald Trump. Hakim Distrik AS Kevin Castel mengundang pihak terkait untuk menimbang kemungkinan membebaskan pencarian aplikasi surat perintah yang sedang dilakukan oleh pengacara Randol Schoenberg yang berbasis di Los Angeles.

Dalam surat mereka, pengacara Abedin mengatakan dia tidak bisa menilai masalah itu, baik dirinya maupun Weiner yang mendapatkan surat perintah, meskipun keputusan pengadilan memerintahkan pihak berwenang untuk memberikan surat perintah kepada orang yang memiliki komputer tersebut.

Tim kuasa hukum Hillary dan Weiner tak bisa memberikan tanggapan, demikian juga dengan Departemen Kehakiman AS.

Hillary menggunakan server itu saat masih menjabat Menteri Luar Negeri AAS pada 2009-2013. Pada Juli lalu, Comey merekomendasikan Departemen Kehakiman agar tidak menjerat pasal pidana terhadap Hillary atas penananganan infomasi yang berada di dalam email, meskipun ia dan rekan-rekannya menganggap "sangat ceroboh dalam menangani persoalan yang sangat sensitif berupa informasi yang sangat rahasia."

Dalam suratnya pada 28 Oktober kepada Kongres, Comey menyatakan email-email tersebut berpotensi memiliki keterkaitan dengan server penyelidikan Hillary. Beberapa sumber di lingkaran pemeriksaan mengungkapkan bahwa email-email tersebut ditemukan selama penyelidikan yang tidak terkait dengan Weiner menyusul adanya media yang melaporkan bahwa dia terlibat dalam ponsel seksual dan pesan online dengan seorang gadis berusia 15 tahun.

Penyelidik federal mendapat surat perintah untuk memeriksa email agar diketahui apakah mereka terkait dengan pemeriksaan server pribadi Hillary atau tidak. Hanya dua hari sebelum pemilihan, Comey mengungkapkan email tersebut mengubah rekomendasi sebelumnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement