REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemungutan suara terhadap resolusi rancangan Prancis soal evakuasi Aleppo, Suriah, Ahad (18/12). Resolusi berisi kepastian pejabat PBB bisa mengawasi proses evakuasi dari Aleppo dan perlindungan warga sipil yang masih tersisa.

Rancangan itu, menurut laporan Reuters pada Sabtu, juga menekankan evakuasi sipil harus secara sukarela dan berdasarkan keputusan mereka sendiri. Selain itu, perlindungan harus disediakan bagi semua warga sipil baik yang memilih tinggal ataupun ikut evakuasi.

Diplomat PBB mengatakan, pemungutan suara direncakan pada Ahad pagi. Belum jelas apakah Rusia akan menyetujui resolusi tersebut atau tidak. Namun sebelum draf resolusi disebar, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, mengaku terbuka terhadap berbagai inisiatif.

Rusia sebelumya telah memveto enam resolusi DK PBB soal konflik Suriah pada 2011. Cina setia untuk sepakat dengan sekutu kuat Bashar al Assad tersebut dalam lima resolusi.

Draf resolusi kali ini meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk kembali menempatkan staf kemanusiaan di wilayah. Mereka akan jadi pengawas netral dan melakukan observasi langsung. Mereka juga bertugas melaporkan setiap rangkaian evakuasi dari Aleppo serta upaya perlindungan terhadap warga sipil. Draf meminta Ban untuk menambah jumlah staf jika diperlukan.

Selain observer langsung, draf meminta semua pihak melakukan pengawasan yang sama. Draf juga meminta semua pihak yang terlibat evakuasi untuk menyediakan akses yang lengkap, segera, aman, tak bersyarat serta tak terhambat di semua rute agar implementasi pengawasan bisa berjalan lancar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika