REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Konsuler Negara Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, memberikan izin akses bagi media termasuk media asing, untuk memasuki wilayah konflik di Negara Bagian Rakhine. Akses bantuan kemanusiaan juga telah diberikan lebih banyak, terutama untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai 19 Desember 2016.
"Akses kemanusiaan kepada PBB telah dikonfirmasikan oleh wakil PBB di Myanmar dalam pertemuan dengan Menlu Retno di Yangoon 18 Desember 2016," ujar Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resmi yang diterima Republika.co.id, Senin (19/12).
Keputusan itu disampaikan Suu Kyi dalam pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, pada Senin (19/12). Dalam pertemuan tersebut, Suu Kyi juga menjelaskan kompleksitas permasalahan dan berkembangan terakhir yang terjadi di Rakhine.
"Situasi di Rakhine State merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun," kata Suu Kyi.
Menurutnya, sebelum terjadi serangan di pos keamanan pada 9 Oktober 2016 lalu, situasi di Rakhine relatif tenang. Pemerintah Myanmar telah membuat berbagai kebijakan termasuk pembentukan empat komite untuk menuntun pembangunan inklusif di Rakhine.
Keempat komite tersebut meliputi komite yang bertanggung jawab untuk penguatan hukum, keimigrasian dan kewarganegaraan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta kerja sama pembangunan dengan PBB dan organisasi internasional.
Suu Kyi juga mengungkapkan langkah-langkah yang diambil pemerintahannya pascaserangan 9 Oktober 2016, untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas. Pemerintah Myanmar telah membentuk Tim Investigasi Nasional dan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine.
Baca juga, Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika