REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB pada Senin (19/12) dengan suara bulat meminta para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai pihak lainnya mengawasi evakuasi warga dari kantong terakhir pemberontak di Aleppo, Suriah.
Dewan juga menyerukan agar keamanan warga sipil yang masih berada di kota Suriah itu diamati. Kelima belas negara anggota Dewan Keamanan akhirnya dapat menjembatani perpecahan di antara mereka untuk mengesahkan resolusi rancangan Prancis.
Resolusi tersebut meminta para pejabat dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan pengawasan yang memadai dan netral serta mengamati secara langsung proses evakuasi. Sebelummnya di kalangan Dewan Keamanan, sekutu Suriah (Rusia dan Cina), memiliki sikap berseberangan dengan negara-negara Barat soal konflik Suriah.
Penguasaan kembali Aleppo oleh pemerintah Suriah, yang merupakan kemenangan terbesar Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang hampir enam tahun, telah membuat orang terjebak di benteng terakhir pemberontak di wilayah timur kota tersebut. PBB dan negara-negara kuat Barat melancarkan tuduhan pasukan pemerintah melakukan kekejaman terhadap kalangan warga sipil.
Utusan PBB untuk masalah Suriah, Staffan de Mistura, pada Senin mengumumkan ia berniat menyelenggarakan perundingan perdamaian di Jenewa pada 8 Februari. Pada Senin, sudah ribuan orang yang dievakuasi dari Aleppo.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power mengatakan negaranya berharap keberadaan para pemantau di lapangan bisa mencegah terjadinya kejahatan terhadap warga sipil pada saat mereka meninggalkan Aleppo atau terhadap mereka yang memilih tetap tinggal di kota itu.
PBB mengatakan pihaknya memiliki lebih dari 100 orang, sebagian besar adalah staf berkebangsaan Suriah, yang siap memantau bersama-sama dengan para petugas dari Komite Internasional Palang Merah. Dewan Keamanan mencapai kesepakatan soal isi rancangan resolusi pada Ahad setelah perundingan berlangsung selama beberapa jam.
Rusia sebelumnya berniat menggunakan hak veto (menolak) terhadap rancangan asli terkait kekhawatiran soal mengirim pemantau-pemantau yang tidak siap menuju "puing-puing Aleppo timur," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin. Rusia menginginkan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatur pengamanan bagi para pemantau PBB untuk memasuki Aleppo timur di dalam koordinasi dengan pihak yang tertarik, yaitu pemerintah Suriah.
Dewan Keamanan setuju pengaturan akan dilakukan berdasarkan pembicaraan dengan para pihak yang tertarik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika