Kamis 22 Dec 2016 04:52 WIB

Evakuasi Aleppo Dilanjutkan Setelah Dihentikan Selama 24 Jam

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Dwi Murdaningsih
Warga di kawasan timur Aleppo, Suriah, berkumpul dekat bus hijau untuk berangkat menuju lokasi evakuasi.
Foto: AP
Warga di kawasan timur Aleppo, Suriah, berkumpul dekat bus hijau untuk berangkat menuju lokasi evakuasi.

REPUBLIKA.CO.ID, ALEPPO -- Tahap akhir upaya evakuasi wilayah timur Aleppo kembali dilakuan setelah terhenti selama sehari. Siaran salah satu stasiun televisi Suriah menampilkan sejumlah bus telah meninggalkan lokasi pemberontak menuju daerah yang dikuasai pemerintah.

Dikutip dari BBC News, seorang pejabat PBB memastikan evakuasi warga sipil kembali dilakukan. Seorang aktivis mengatakan, sebanyak 60 bus terjebak dalam kantong pemberontak semalam waktu setempat. Kondisi tersebut memaksa 3.000an orang menunggu dalam cuaca dingin. Namun, para pengungsi tetap mendapat makan atau minum.

Setelah menunggu lebih dari satu hari, lima bus beramai-ramai meninggalkan kantong pemberontak dan menyeberang ke daerah pemerintah, Ramousseh.

Kantor berita resmi Sana mengatakan, para pengungsi sedang menuju ke pedesaan barat dari Aleppo di bawah pengawasan Suriah Bulan Sabit Merah dan Komite Internasional Palang Merah.

Pada saat yang sama, empat bus dan dua ambulans membawa yang terluka dan orang sakit telah diizinkan untuk meninggalkan dua kota di Idlib yang dikepung oleh pasukan pemberontak, Foah dan Kefraya.

Selain itu, Sana juga mengutip, sebanyak 21 sopir bus telah dibebaskan setelah sebelumnya diamankan oleh teroris. Belum ada data akurat yang menjelaskan berapa banyak warga sipil dan pejuang pemberontak yang masih dalam kantong pemberontak.

PBB memperkirakan pada Kamis lalu, sebanyak 50 ribu orang berada di daerah konflik. Sementara pada Selasa lalu, ICRC mengatakan sebanyak 25 ribu orang telah dievakuasi sejak operasi dimulai seminggu yang lalu.

Apabila ini merupakan rombongan terakhir yang meninggalkan Aleppo, maka pada Rabu (21/12) menjadi hari di mana pengungsi berada di bawah kontrol pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement