REPUBLIKA.CO.ID, BETHLEHEM -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu (24/12) mengatakan Resolusi 2334 Dewan Keamanan (DK) PBB, yang mengutuk permukiman Israel di Palestina mempertegas landasan hukum bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.
Pernyataan Abbas tersebut, yang disiarkan oleh kantor berita resmi Palestina, WAFA, dikelurakan selama acara makan malam yang diselenggarakan di Kota Bethlehem, Tepi Barat Sungai Jordan, berkaitan dengan perayaan Natal.
"Suara yang mendukung resolusi itu belum menyelesaikan masalah Palestina, tapi menegaskannya," kata Abbas, yang dikutip WAFA. Ia menambahkan, "Resolusi tersebut menekankan dasar hukum bagi penyelesaian dan kembali menegaskan permukiman Israel tidak sah."
Pemungutan suara mengenai resolusi tersebut dilakukan atas permintaan Venezuela, Senegal, Malaysia dan Selandia Baru, cuma 24 jam setelah Mesir --yang memimpin kelompok Arab di DK PBB-- tiba-tiba meminta penundaan pemungutan suara.
"Dunia menyampaikan kata-katanya bahwa permukiman di wilayah Palestina yang diduduki pada 1967, termasuk Jerusalem Timur, tidak sah," kata Abbas, sebagaimana diberitakan Xinhua, Ahad (25/12) malam.
Ia merujuk kepada 15 negara anggota Dewan Keamanan yang memberi suara dukungan buat resolusi itu.
Abbas menyeru Israel "agar duduk bersama di meja perundingan untuk membahas semua masalah yang mengganjal di antara kita dan menyelesaikannya dengan keinginan baik".
Ia menambahkan, "Kita adalah tetangga di tanah suci ini dan kami menginginkan perdamaian."
"Kalian (Israel) memiliki negara kalian, dan kami dapat memiliki negara kami, lalu kita dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan," kata Abbas, di dalam laporan WAFA.
Presiden Palestina tersebut menambahkan, "Jika kalian menerima, maka ada 57 negara Arab dan Islam yang akan siap mengakui kalian (Israel)."
Pada Sabtu pagi, Abbas menyatakan bahwa pesan semua negara yang memberi suara dukungan bagi resolusi DK PBB itu ialah rakyat Palestina tidak sendirian dalam menghadapi ketidak-adilan dan kolonisasi.
"Kami mengulurkan tangan kami bagi perdamaian dan kami berharap konferensi internasional bagi perdamaian di Timur Tengah, yang akan diselenggarakan di Paris pada Januari, akan membuat 2017 jadi tahun diakhirinya pendudukan Israel," kata Abbas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika