REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Ketua Biro politik Hamas Khalid Mish’al menyatakan, bahwa keputusan Dewan Keamanan PBB menolak pembangunan permukiman Yahudi sangat tepat. Keputusan pro rakyat Palestina itu, sekaligus melawan kebijakan politik Internasional Amerika Serikat.

Dalam sambutannya di Istanbul, Ahad (25/12) Khalid Mish’al mengatakan, pihaknya menginginkan tanah Palestina terbebas dari penjajahan Israel dan al-Quds menjadi ibukota Palestina. Dia berharap, dunia Internasional mendukung kami untuk menghentikan penjajahan Israel.

“Seperti perjuangan rakyat Turki melawan kudeta militer, seperti itulah rakyat Palestina akan mengusir Israel dari bumi Palestina. Hamas akan berada di garda terdepan untuk melawan penjajah zionis Yahudi Israel," tegas Mish’al seperti dilansir suarapalestina.id, hari ini.

“Tidak lama lagi Israel akan hengkang dari bumi Palestina, seperti roket-roket Hamas menghujani Tel Aviv. Israel telah menghancurkan masjid al-Quds, kami menunggu reaksi dunia Islam dan Arab untuk bersama-sama melawan Israel,” ujarnya lagi.

Meski PBB telah mengeluarkan resolusi, tapi situs berita yang berafiliasi dengan Netanyahu dan partai Likud, mengatakan bahwa lembaga tersebut akan meresmikan pada Rabu (28/12) pembangunan 2.600 unit permukiman di Gilo, 2.600 di  Givat Hamatos, al-Quds bagian selatan, serta 400 unit di Ramat Shlomo, al-Quds bagian utara.

Terkait keputusan Mahkamah Internasional yang melarang permukiman ilegal, wali kota al-Quds mengatakan, pihaknya tidak peduli dengan PBB. "Kami tidak peduli dengan pihak yang mencoba mendikte apa yang harus kami lakukan terhadap al-Quds," katanya seperti dilansir situs Maannews.com

Ikuti Whatsapp Channel Republika