REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Yerusalem membatalkan pemungutan suara terhadap proposal pembangunan permukiman baru, Rabu (28/12). Pejabat kota Yerusalem mengatakan proposal berisi aplikasi pembangunan hampir 500 rumah baru untuk Yahudi di Yerusalem Timur.
Pembatalan ini diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Anggota Komite Perencanaan Perumahan Yerusalem, Hanan Rubin mengatakan pembatalan diperintahkan beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menyampaikan pidato. "Pemungutan suara soal izin bangunan baru dihapus dari agenda komite karena pidato Kerry," kata Rubin.
Menurutnya, Netanyahu sendiri yang mengatakannya, sementara ia tetap mendukung konstruksi di Yerusalem. Rubin menambahkan, Israel tidak ingin memanaskan situasi lebih jauh. Komite bertemu secara rutin dan mengagendakan voting proporal ini di lain waktu.
Pidato Kerry akan menyampaikan visi terakhir pemerintahan Obama untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Juru bicara Netanyahu tidak berkomentar soal ini.
Rubin mengatakan proposal berisi 492 izin konstruksi rumah untuk perumahan di Ramot dan Ramat Shlomo. Area itu diokupasi Israel dalam perang tahun 1967. Proposal masih butuh izin untuk pembangunan.
Pidato Kerry akan disampaikan di Kementerian Luar Negeri AS pada pukul 11 pagi waktu setempat. Pidatonya akan membahas aksi abstain AS dalam voting PBB Jumat lalu. Ia juga ingin meluruskan tuduhan Israel yang menyebut AS berada dibalik proposal kecam permukiman Israel di PBB.
Dilansir New York Post, ini adalah kesempatan terakhir Obama untuk membuka lembaran upaya perdamaian Timur Tengah. AS bisa belajar dari upaya kesepakatan damai Israel-Palestina yang runtuh pada 2014 lalu.
Meski tiga bulan lagi Kerry lepas jabatan, ia ingin menggunakan kesempatan ini. Pejabat anonim mengatakan tidak jelas apa yang ingin dicapai dari pidato Kerry. Namun pemerintahan Obama ingin menetapkan prinsip yang bisa jadi dasar pembicaraan damai jika dilanjutkan.
Menurutnya, Kerry sangat menunggu pidato ini namun selalu ditahan oleh Gedung Putih. Mereka menilai hal itu tidak perlu dilakukan karena akan menekan Israel dan membuat Netanyahu marah. Namun keberatan Gedung Putih pun diangkat setelah Obama dan Kerry sepakat untuk abstain dalam voting resolusi PBB. Keduanya sudah mengerti bahwa ini akan jadi badai bagi hubungan AS-Israel.
Kerry sudah berencana membawakan pidato pada Kamis lalu, setelah voting resolusi. Namun ia menarik rencananya pada Jumat setelah Mesir menarik rencana resolusi atas tekanan Netanyahu. Akhirnya rancangan resolusi diajukan empat negara lain, dipimpin Selandia Baru.
Asisten Kerry mengatakan Menlu sebenarnya ingin fokus pada sejumlah sengketa saja. Termasuk di mana perbatasan, bagaimana membangun keamanan, status Yerusalem dan bagaimana menangani pengakuan yang sama dari kedua pihak. Pidato Kerry tentu akan berisi kode-kode yang berarti bagi Israel-Palestina. Mungkin ini akan menyulitkan posisi mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Yang jelas, pidato Kerry bertepatan saat Netanyahu fokus pada momen politik. Netanyahu menggunakan hubungan dekatnya dengan presiden AS terpilih, Donald Trump, untuk menantang resolusi. Israel sudah sejak berdekade lalu mendorong pembangunan permukiman Yahudi di wilayah okupasi.
Aksi ini langganan dikecam internasional. Namun baru kemarin PBB mengeluarkan putusan resmi soal permukiman. Sebagian besar negara menilai pembangunan permukiman adalah rintangan utama perjanjian damai termasuk bagi Palestina. Israel menyebut tanah itu adalah tanah yang dijanjikan milik mereka.
Duta besar AS untuk PBB, Samantha Power menegaskan, Washington tetap tidak akan mendukung penggunaan tanah tambahan untuk tujuan permukiman. "Ini sudah jadi kebijakan semua pemerintah AS, Republik dan Demokrat, bahkan sejak Presiden (Ronald) Reagan hingga sekarang," kata Power. Ia merujuk pada pernyataan Reagan pada 1982.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
