REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah sengketa dengan Palestina dapat mengancam demokrasi. Hal itu sekaligus tidak membuat solusi perdamaian di tanah konflik tercapai.
"AS tidak terkait apa pun dalam pembuatan resolusi ini apalagi merancangnya. Seluruhnya dibuat oleh Mesir," kata Kerry, dilansir Washington Post, Kamis (29/12).
Ia juga menegaskan isu yang mengatakan AS ikut mempelopori resolusi menolak permukiman Israel itu salah. Semuanya berasal dari Mesir dan didukung Selandia Baru, Senegal, dan Venezuela.
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah melakukan konsultasi dengan tim keamanan nasional untuk membahas keputusan dalam resolusi PBB yang menentang permukiman Israel. Ia kemudian memutuskan negaranya memilih abstain.
Baca:
Netanyahu: Dukungan Selandia Baru Terhadap Resolusi adalah Deklarasi Perang
Julie Bishop Dukung Pembangunan Permukiman Ilegal Israel
Keputusan untuk abstain membuat resolusi yang digagas pertama kalinya oleh Mesir ini dapat disahkan. Hal itu membuat Israel geram terhadap Obama yang dianggap melemahkan salah satu sekutu dekat negara di Timur Tengah tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netayahu juga menuduh Obama secara diam-diam bekerja sama dengan Palestina dalam resolusi itu. Selama ini, permukiman yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dipandang bertentangan dengan hukum internasional.
Selama ini, AS tidak pernah mengambil langkah yang dinilai dapat menyduutkan Israel. Negeri Paman Sam juga memilih tak menggunakan hak veto dalam resolusi yang diadopsi pada 1979 lalu tersebut.
AS berulang kali telah meminta Israel menghentikan pembangunan permukiman di Palestina. Kerry juga menjelaskan, dengan diteruskannya hal itu, maka dua wilayah yang berkonflik tak akan pernah dapat hidup berdampingan secara damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika