REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE --Australia telah 'menjauh' dari pemerintahan Obama soal pembangunan pemukiman Israel. Australia tidak akan mendukung resolusi badan PBB yang mengecam pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah pendudukan dianggap membahayakan perdamaian Timur Tengah, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, Kamis (29/12). John tidak biasanya menyuarakan keputusasaannya dengan sekutu lama Amerika Serikat, sebelum ia mengakhiri jabatannya.
Jumat pekan lalu (23/12), Amerika Serikat telah membuka jalan bagi resolusi PBB untuk menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel. Sikap ini telah membuat pejabat di pemerintahan Israel untuk menyerang Presiden Obama dan Menlu John Kerry.
Israel juga menarik duta besarnya di Selandia Baru untuk melakukan konsultasi, setelah Selandia Baru mendukung resolusi, yang berpendapat pemukiman tidak memiliki validitas hukum dan jelas [merupakan] pelanggaran di bawah hukum internasional.
Baca: Julie Bishop Dukung Pembangunan Permukiman Ilegal Israel
Dalam sebuah pernyataan kepada ABC, Menteri Luar Negeri Julie Bishop menegaskan Pemerintah Australia tetap "tegas berkomitmen untuk mencapai solusi bagi dua-negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan, sesuai batas-batas yang diakui secara internasional".
"Australia mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat merusak perdamaian dan melanjutkan negosiasi langsung untuk solusi bagi kedua negara sesegera mungkin," tambah pernyataan itu.
Menlu Australia juga mencatat Australia saat ini bukanlah anggota Dewan Keamanan dan tidak memenuhi syarat untuk memberikan suara pada resolusi, tetapi mengindikasikan Pemerintah Federal Australia tidak mendukung perselisihan. "Dalam voting PBB, Pemerintah Koalisi [Australia] secara konsisten tidak mendukung resolusi sepihak yang menargetkan Israel," kata pernyataan itu.
Sebelumnya, Menlu John Kerry mengatakan Israel "tidak akan pernah mendapatkan kedamaian" dengan dunia Arab, jika tidak mencapai kesepakatan berdasarkan warga Israel dan Palestina yang tinggal di negara-negara mereka sendiri.
Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak perlu dikuliahi oleh para pemimpin asing. Ia memandang ke depan untuk bekerja sama dengan Presiden AS terpilih Donald Trump, yang telah bersumpah untuk mengejar kebijakan yang lebih mendukung Israel.
"Kita tidak bisa terus membiarkan Israel diperlakukan dengan penghinaan dan rasa tidak hormat," tulis Donald Trump di akun Twitter-nya.
"Mereka [Israel] biasanya memiliki teman yang hebat di Amerika Serikat, tapi sekarang tidak lagi. Awal dari akhir adalah kesepakatan Iran yang mengerikan, dan sekarang ini (sikap PBB)! Bertahanlah Israel, 20 Januari akan segera datang mendekat!" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika