REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Menteri Hukum Israel Ayalet Shaked memberi sinyal dukungan usul anggota Parlemen Israel (Knesset) David Amsalem untuk memberi imunitas bagi beberapa investigasi kepolisian atas perdana menteri yang sedang menjabat Benjamin Netanyahu.

Melalui siaran radio, Shaked mengatakan, usul ini muncul karena beberapa hal termasuk menguatkan pemerintahan. ''Ini yang disebut French Law. Di Prancis, presiden yang sedang menjabat tidak imun terhadap investigasi. Namun, ini butuh dukungan unsur lain,'' kata Shaked seperti dikutip Haaretz, Selasa (3/1).

Pada prinsipnya, kata dia, perdana menteri harusnya sama seperti warga biasa dalam urusan hukum. Namun, karena perdana menteri harus menjalankan tugas negara dengan baik, imunitas terhadap beberapa tindakan hukum dimungkinkan.

Usul dari David Amsalem ini dipicu investigasi Kepolisian Israel terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Natanyahu yang diduga melakukan korupsi. Amsalem mengusulkan agar Undang-Undang Dasar Israel diamandemen, termasuk melarang kepolisian menyelidiki perdana menteri yang sedang menjabat untuk dugaan penggelapan, suap, atau pelanggaran hukum. Amsalem mencontoh aturan itu dari apa yang ada di Prancis.

Namun, bila usul ini akhirnya menjadi undang-undang, penerapannya tidak akan segera dan Netanyahu tetap tidak terhindarkan dari penyelidikan kepolisian. Upaya kebal hukum atas perdana menteri Israel semacam ini bukan yang pertama dilakukan. Pada 2011 lalu, Pemerintah Israel yang dipimpin Netanyahu juga mendukung usulan serupa dari anggota Knesset, Ronit Tirosh. Aturan itu membolehkan penghentian investigasi kepolisian terhadap kasus yang menjerat perdana menteri sebelum ia memangku jabatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika