REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui pesan meminta presiden AS terpilih Donald Trump, agar membatalkan rencana pemindahan kedutaannya ke ibu kota al-Quds. Pasalanya, pemindahan kedubes AS ke al-Quds adalah dukungan terhadap aneksasi al-Quds ke wilayah Otoritas Israel.
"Hal itu merupakan pelanggaran terhadap UU internasional, serta dapat merusak resolusi damai antara Israel dan Palestina," kata Abbas seperti dilansir ramallahnews, kemarin.
Selain itu, Abbas juga mengajukan permintaan kepada pemimpin dan organisasi internasional untuk mencegah pemindahan kedutaan AS ke al-Quds, serta memaksa Israel agar mematuhi hukum internasional.
Rencana Donald Trump memindahkan Kedutaan AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, memperlihatkan lobi Yahudi di bawah pemerintahan Trump masih kuat. Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Abdul Muta'ali mengatakan, rencana pemindahan ini secara kasat mata merupakan perselingkuhan perdamaian antara AS dan Israel ini sebagai bukti nyata.
"Sekaligus ini menjadi bukti bahwa lobi Yahudi sebetulnya ada di belakang kemenangan Trump. Tanpa dukungan mereka agak mustahil ia menang," kata dia kepada Republika, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, sebetulnya ada yang lebih menarik dari Diplomasi Presiden AS terpilih Donald Trump ini. Trump adalah bukti silent majority masyarat AS yg mengingatkan superioritas dan preman jalanan.
Benang merahnya dapat diambil bahwa Trump tidak serta merta berencana memidahkan kedubes AS untuk Israel ke Yerussalem tanpa perhitungan. Kebijakan ini pasti akan mendapat dukungan luas masyarakat AS yang telah memilihnya menjadi presiden. "Tanpa dukungan mereka agak mustahil ia menang. Dan tak ada makan siang gratis," ujarnya.
Trump berencana memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke ibukota baru yang diklaim Israel secara sepihak, Yerusalem timur. Walaupun dunia internasional tidak mengakui klaim sepihak Israel ini, namun AS dibawah presiden yang baru secara vulgar mendukung kebijakan negara zionis tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika