REPUBLIKA.CO.ID, NADI – Republik Kepulauan Fiji berkomitmen tak akan ikut campur dalam isu Papua. Bagi negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan ini, persoalan tersebut merupakan urusan kedaulatan sebuah negara yang tak bisa diintervensi negara lain.
Komitmen itu terjadi dalam pertemuan bilateral antara DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dilakukan di sela acara Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji.
“Dia (Perdana Menteri Fiji) mengatakan bahwa posisi Fiji dalam persoalan Papua adalah mengakui kedaulatan NKRI,” kata Fadli usai pertemuan, Senin (16/1).
Dalam pertemuan ini, Fadli didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi dan Desy Ratnasari, Dwi Aroem Hadiatie dan Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Gary Rachman Makmun Jusuf.
Ketua delegasi Parlemen Indonesia ini mengatakan, Josaia juga berkomitmen tidak akan terpengaruh dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan, kata Fadli, Fiji akan mengajak negara-negara itu agar sepenuhnya mengembalikan persoalan tersebut ke Indonesia.
Beberapa waktu lalu, beberapa negara di kawasan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Ada enam negara yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat yakni Kepulauan Pasifik-Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka secara terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB.
Fadli melanjutkan, Josaia dalam waktu dekat akan bertemu dengan perdana menteri dari negara Solomon Island. Josaia, kata politikus Partai Gerindra ini, meyakini bahwa salah satu isu yang akan dibawa perdana menteri Solomon Island adalah tentang Papua.
Namun, Josaia telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, Fiji ingin mengembalikan isu itu kepada pemerintah RI. Pemerintah Fiji, kata Fadli, menginginkan tidak ada campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing negara.
“Jadi sikap dari pemerintah Fiji dalam persoalan Papua ini sangat baik dan mendukung pemerintah kita dan mendukung keutuhan wilayah dan integrasi negara Republik Indonesia. Ini yang saya kira harus kita jaga. Sehingga Fiji juga bisa menjadi komunikator bagi kita di negara-negara pasifik selatan,” ujar dia.
Fadli menambahkan, pertemuan bilateral tersebut juga membicarakan hubungan kedua negara di level legislatif. Indonesia dan Fiji, kata dia, punya banyak kerjasama, salah satunya merancang kesepakatan yang sudah masuk tahap akhir terkait kesepahaman antara DPR RI dengan parlemen Fiji.
Selain itu, juga disepakati kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama antarparlemen. “Kemudian isu-isu lain tentu saja saling mendukung di forum-forum internasional, organisasi-organisasi internasional, mereka juga meminta dukungan dari Indonesia,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika