REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Delegasi Suriah ke perundingan mendatang di Astana, Kazakhstan dengan jumlah 10 diplomat, anggota parlemen dan personel militer yang dipimpin oleh wakil tetap Suriah untuk PBB, kata harian pro-pemerintah Al-Watan di jejaringnya, Selasa (17/1).
Bashar Jaafari akan memimpin delegasi pemerintah, yang meliputi Penasehat Menteri Luar Negeri Ahmad Arnus, Duta Besar Suriah untuk Moskow Riad Haddad dan Ahmad Kuzbari, seorang anggota parlemen Suriah. Tiga perwira Suriah juga termasuk di dalam delegasi tersebut.
Jadwal perundingan tersebut telah ditetapkan hanya dua topik: yang pertama ialah gencatan senjata yang melibatkan semua pihak di negeri itu antara delegasi gerilyawan dan delegasi Suriah, dan topik kedua adalah mencari prinsip penyelesaian politik.
Jadwal tersebut beredar beberapa hari setelah kebanyakan kelompok gerilyawan setuju untuk menghadiri perundingan dengan wakil Pemerintah Suriah di Astana pada penghujung bulan ini. Dalam acara di Ankara pada Ahad (15/1), sembilan kelompok gerilyawan sepakat untuk ikut dalam pertemuan 23 Januari di Astana, yang merupakan hasil dari kesepakatan Turki-Rusia belum lama ini.
Sebagian besar kelompok paling utama gerilyawan yang akan hadir ialah Jaish Al-Islam atau Tentara Islam, kekuatan utama gerilyawan yang menguasai daerah penting di sebelah timur Ibu Kota Suriah, Damaskus. Namun enam kelompok lain gerilyawan telah menolak untuk ikut, terutama yang berpusat di Provinsi Idlib di bagian barat-laut Suriah, terutama Ahrar Ash-Sham, Suqur Ash-Sham, Failaq Rahman, Jaish Idlib dan kelompok lain.
Masing-masing faksi gerilyawan akan mengirim wakil yang menambahkan nama tersebut sudah diserahkan kepada pihak Turki, yang akan berkoordinasi dengan pihak Rusia. PBB telah menerima undangan bagi pembicaraan perdamaian mendatang di Astana mengenai Suriah dan telah merancang satu tim untuk menghadiri pertempuran itu, kata Juru Bicara Farhan Haq pada Selasa.
Haq mengatakan kantor Utusan Khusus Sekretaris Jenderal buat Suriah, Staffan de Mistura, telah menerima undangan ke Astana. "Utusan Khusus telah menyusun satu tim yang dipimpin oleh Wakilnya, Ramzy e Ramzy, dan Direktur Politik Robert Dann untuk mewakili PBB dalam pertemuan tersebut," ia menambahkan.
Kesepakatan gencatan senjata dicapai antara Pemerintah Suriah dan oposisi pada penghujung tahun lalu, setelah upaya diplomat gencar oleh Rusia, Turki dan negara lain. Babak baru pembicaraan perdamaian di Istana, Kazakhstan, dijadwalkan diselenggarakan pada 23 Januari.
Dewan Keamanan PBB pada 31 Desember mensahkan resolusi untuk menyambut baik upaya Rusia dan Turki guna mengakhiri kerusuhan di Suriah dan dimulainya proses politik. Dewan tersebut menganggap pembicaraan perdamaian di Astana sebagai "bagian penting dari proses politik pimpinan orang Suriah dan langkah penting ke arah dilanjutkannya perundingan", kata resolusi PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika